Jokowi Diusulkan untuk Buat Perppu Penangguhan Revisi UU KPK

Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan perppu penangguhan atas berlakunya Revisi UU KPK setelah diundangkan. Dia menyebut penangguhan bisa dilakukan selama satu tahun.

"Keempat yang belum muncul dan sempat diwacanakan adalah perppu penangguhan, perppu penangguhan berlakunya Revisi UU KPK, setelah Revisi UU KPK diundangkan, keluarkan perppu, tangguhkan selama satu tahun," ujarnya dalam diskuai Polemik bertajuk "Perppu, Apa Perlu?", di The Consulate and Launge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

Baca juga: Istana: Presiden Masih Pertimbangkan Perppu KPK

Bayu mengatakan selama satu tahun itu bisa dilakukan Jokowi untuk membahas kembali revisi UU KPK. Tentunya, pembahasan harus dilakukan secara pastisipatif dengan membuka dialog dengan seluruh elemen masyarakat.

"Selama satu tahun, presiden mengajak DPR untuk bahas lagi, dilakukan perubahan kembali atas revisi ini, mana yang ditolak itu dibuang, mana yang diperlukan untuk efektifnya pemberantasan korupsi di KPK tetap ada," ucapnya.