Ahli Tata Negara Minta Elite Politik Tak Ancam Presiden soal Perppu KPK

Rolando F Sihombing - detikNews
Jumat, 04 Okt 2019 16:38 WIB
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Isu pemakzulan hingga langkah Perppu KPK inkonstitusional muncul di tengah dinamika tentang pelemahan pemberantasan korupsi di UU KPK yang baru. Dari kacamata hukum tata negara, isu itu dinilai keliru.

Dalam jumpa pers tokoh-tokoh nasional di Galeri Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Bivitri Susanti memberikan sedikit pengantar. Bivitri merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang juga ahli hukum tata negara lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menepis isu Perppu KPK inkonstitusional.


"Intinya kami ingin menanggapi apa yang disampaikan belakangan ini yang saya kira sebenarnya sudah cukup meresahkan, tidak hanya bagi publik tapi saya kira... jangan-jangan bunyinya kok seperti mengancam Pak Presiden, saya kira rekan-rekan wartawan sudah tahu juga," kata perempuan yang biasa disapa Bibip itu dalam jumpa pers, Jumat (4/10/2019).

"Ada yang mendengar sebagian pihak misalnya mengatakan perppu itu langkah inkonstitusional, saya sebagai pengantar memperjelas bahwa perppu itu ada di Pasal 22 UUD 1945, jadi jelas-jelas konstitusional. Sangat keliru kalau dikatakan itu inkonstitusional," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2