Eks Jubir TKN Nilai Tak Ada Buzzer yang Terorganisir

Jakarta - Eks juru bicara TKN Arya Sinulingga sepakat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko jika keberadaan buzzer perlu ditertibkan. Arya justru mengaku bingung dengan istilah 'buzzer', karena menurutnya gerakan itu tidak terorganisir atau organik.

"Dan itu kalau dibilang buzzer itu kita bingung juga ya, itu kan organik ya. Lain kecuali buzzer terorganisir, lain cerita lah. Kalau orang per orang menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, susah untuk kita bilang, 'jangan'. Kan selama dia nggak punya pelanggaran, nggak bisa kita juga melarang orang mengutarakan pendapatnya, gitu," kata Arya saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Moeldoko Nilai Buzzer Perlu Ditertibkan: Di Kedua Belah Pihak

Arya lebih menyoroti peran si empunya media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram (IG). Menurutnya, platform media sosial itu harus memiliki keberanian untuk mematikan akun-akun anonim atau tanpa identitas.

"Nah itu, platform harus berani. Misalnya kalau dia manusia yang lengkap identitasnya itu agak hati-hati untuk berkomentar. Biasanya dipikir bener kalau menulis sesuatu itu. Tapi kalau dia akunnya palsu, identitasnya nggak jelas, dia sangat gampang, dia nggak takut, bilang apa aja bebas dia," ujar Arya.

"Nah, ini platform harus berani. Jadi kalau saya sih sarankan, yang pertama Facebook, Twitter, IG itu berani untuk menutup akun-akun yang tidak ada identitasnya," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko Tertawa Tanggapi Isu Kakak Pembina Buzzer

Menurut Arya, sulit untuk melarang orang yang mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia setuju dengan Moeldoko jika 'buzzer' harus ditertibkan, namun Ketua DPP Perindo itu lebih menekankan pada penertiban akun oleh platform media sosial.

"Ya organik, misalnya, dia akan mendukung apapun kebijakan Pak Jokowi. Itu kan susah untuk melarang, kan nggak bisa ditertibkan sepanjang nggak hoax. Justru yang kita dorong peran dari platform. Saya setuju dengan Pak Moeldoko, tetapi yang lebih kepada peran platformnya menghentikan itu semua," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menepis anggapan bahwa buzzer di media sosial yang pro-pemerintah 'dikomandani' kantornya. Justru, Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan.

"Saya pikir memang perlu (ditertibkan). Kan ini kan yang mainnya dulu relawan, sekarang juga pendukung fanatik," ucap Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).


Siasat Buzzer Serang KPK di Medsos Lewat Giveaway:

[Gambas:Video 20detik]

(azr/zak)