.webp)
Pantauan detikcom di lokasi, massa mulai berkumpul dan berdiri menggunakan payung hitam, di sekitar Lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019), sekitar pukul 15.50 WIB. Beberapa orang yang berbaris dan mengenakan payung hitam tersebut hanya berdiri dan terdiam tanpa berorasi sedikit pun.
 Aksi Kamisan menggelar aksi di depan Istana. (Jefrie/detikcom) |
Massa Aksi Kamisan ini membentangkan sejumlah banner yang menunjukkan beberapa pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Ada pula banner yang memajang foto aktivis HAM Munir Said Thalib dan banner yang bertulisan 'Bukti dan Saksi Masih Ada Jokowi Kemana?'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekspresi massa Aksi Kamisan yang berdiri di pinggir jalan ini terlihat datar sambil memandang ke arah Istana Merdeka. Pada Aksi Kamisan hari ini, juga dilakukan diskusi oleh Perwakilan Aliansi Masyarakat Spill untuk Keadilan, Al Ghifari Aqsa, sebagai pembicara.
Dari kumpulan massa Aksi Kamisan ini, hadir juga Maria Catarina Sumarsih, ibunda Benardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat tragedi Semanggi I. Dia menyinggung mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama massa jabatannya.
"Ya sebenarnya Pak Jokowi itu bohong. Ada hitam di atas putih di dalam visi-misi Jokowi-JK itu di butir FF bunyinya, 'kami berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu', kasusnya disebut terus kemudian di butir DG nya, 'kami berkomitmen menghapus impunitas'. Tetapi kenyataannya sampai akhir periode nggak ada perkembangan apa-apa," kata Sumarsih di lokasi Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
Sumarsih menganggap Presiden Jokowi telah berbohong karena tidak menepati janji kampanyenya yang terangkum dalam visi misi Jokowi-JK atau biasa disebut Nawacita. Sumarsih merasa Presiden Jokowi tidak serius menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan berharap penanganan kasus pelanggaran HAM dapat lebih diperbaiki di waktu mendatang.
"Agar memutus rantai kekerasan, memutus pelanggaran HAM berat dengan membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki Komnas HAM saat ini segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Jika terjadi pelanggaran HAM berat maka harus pemerintahan pak Jokowi itu membentuk pengadilan HAM ad hoc dari masing-masing kasus yang dinyatakan terjadi pelanggaran HAM berat," sambungnya.
Terkait pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober, Sumarsih juga menyampaikan tanggapannya. Sambil memegang payung hitam, dia menyampaikan Presiden Jokowi harus lebih selektif dalam memilih orang-orang yang akan mendampinginya di periode yang akan datang.
"Jendral-jendral terduga pelanggaran HAM berat itu masih diberi jabatan strategis di pemerintahan pak Jokowi sekarang ini ya kalau menurut saya reformasi dan demokrasi di Indonesia gagal. Karena HAM itu kan jantung demokrasi, tetapi kalau masalah pelanggaran HAM berat tidak diselesaikan ya apa artinya demokrasi, kalau masih terjadi kekerasan aparat sampai sekarang ini," tegas Sumarsih.
Baca juga: Mengenang 2 Dasawarsa Tragedi Semanggi II |
Sumarsih juga menanggapi terkait pelantikan anggota DPR periode yang baru. Dia berpesan kepada para anggota DPR terpilih tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM yang belum terselesaikan sebagai pijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya.
"Di samping dia itu tugasnya adalah dari segi pengawasan pemerintah mengenai budgeting, legislasi, ya itu menurut saya urusan kedua. Lebih baik menyelesaikan masalah-masalah lama sehingga untuk pijakan ke depan itu lebih kuat. Artinya, kalau masalah lama diselesaikan, benar-benar tidak ada lagi beban di masa lalu sehingga masa lalu itu bisa dijadikan pijakan untuk melangkah dan menentukan sikap di masa yang akan datang," tutupnya.
Kegiatan Aksi Kamisan ini selesai pada pukul 17.25 WIB. Aksi ini ditutup dengan pembacaan doa oleh seluruh massa Aksi Kamisan pada sore hari ini.
Halaman 2 dari 2
