Draf PKPU Tak Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, KPU: Kesalahan Teknis

Jakarta - KPU menyusun rancangan peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2020. Namun, dalam rancangan PKPU ini, tidak terlihat adanya larangan bagi mantan napi koruptor untuk maju jadi kepala daerah.

Rancangan PKPU ini merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Draf rancangan PKPU ini terkait pencalonan kepala daerah 2020,

Baca juga: KPU Ingin Larang Pemabuk hingga Pezina Maju Pilkada 2020

Rancangan ini mengatur syarat warga negara Indonesia yang hendak menjadi calon kepala daerah. Syarat itu dari tentang usia, tingkat pendidikan, hingga kesehatan.

Yang terbaru, rancangan PKPU ini mencantumkan larangan tindakan tercela bagi paslon yang akan mencalonkan diri. Tindakan tercela ini dituangkan dalam pasal 4 huruf j. Tindakan tercela yang dimaksud meliputi judi, mabuk, pengedar narkoba, berzina, hingga tindakan asusila.

Ada pula syarat berbunyi 'bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak'. Tapi tidak terdapat larangan terhadap mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri.

Baca juga: KPU Larang Pemabuk-Pejudi di Pilkada, PKS: Kepala Daerah Harus Bermoral

Tidak adanya aturan terkait napi korupsi tersebut, dibenarkan oleh komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu menyebut klausul itu seharusnya memang dimasukkan dan rancangan PKPU tapi ada masalah teknis.

"Ada kesalahan teknis. Mestinya dimasukkan, tetapi belum tercantum dalam draf," ujar Wahyu saat dihubungi detikcom, Kamis (3/10/2019).