Mega Melengos dari Paloh dan PDIP yang Merasa Jadi Korban Jaksa Agung 'Parpol'

Megawati Soekarnoputri (Foto: Grandyos Zafna)

Jakarta - Momen dingin Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melengos dari Ketum NasDem, Surya Paloh, saat pelantikan anggota DPR mengingatkan akan kritik PDIP pada Jaksa Agung dari parpol. Saat ini, posisi Jaksa Agung diisi oleh Prasetyo yang berasal dari NasDem. PDIP merasa menjadi korban dari penegakan hukum yang dilakukan Kejagung di bawah kepemimpinan Prasetyo.

Kritik itu pernah dilontarkan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDIP Trimedya Panjaitan dalam acara Seminar Nasional Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 PDI Perjuangan. PDIP mengkritik kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang disebut jalan di tempat. Salah satunya dituding akibat pimpinan Kejaksaan berasal dari partai politik.

"Kejaksaan jalan di tempat. Mohon maaf, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik," kata Trimedya di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan ia menyebut politikus PDIP kerap menjadi korban kriminalisasi oleh kejaksaan. Menurutnya, ada tiga kader PDIP yang telah menjadi korban kriminalisasi itu.

"Terus terang saja, PDI Perjuangan ada tiga yang telah menjadi korban. Jadi diintip, dari partai mana, kemudian diintip dulu dosanya. Sebenarnya Golkar paling banyak," ujarnya.

Prasetyo / Foto: Lamhot Aritonang

Saat itu, Prasetyo menanggapi santai kritik tersebut. Dia menyatakan tidak ada tebang pilih apalagi politisasi dalam memproses hukum suatu perkara oleh Kejaksaan. Dan hal itu, menurutnya, sudah dibuktikan.

"Dalam melaksanakan penegakan hukum selama ini dan sampai kapanpun Kejaksaan akan tetap menjaga agar semuanya berjalan dan dilakukan secara obyektif, profesional dan proporsional," kata Prasetyo kepada detikcom, Kamis (21/12/2017).

Prasetyo menegaskan kerja lembaganya serba terukur berdasarkan bukti serta fakta yang cukup dan tak terbantahkan. "Jadi hukum adalah hukum. Biarkanlah hukum berjalan sesuai koridornya sendiri, dan tidak harus dicampuradukkan dengan politik segala," ujar Prasetyo.

Keinginan PDIP agar jabatan Jaksa Agung diisi nonparpol juga sempat terlontar pada 2019. Menurut PDIP, hal ini untuk membangun sistem dan komitmen kejaksaan dalam penegakan hukum.

"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh kalangan internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun seluruh sistem dan komitmen seluruh elemen dari aparat dari Jaksa Agung untuk dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Presiden terpilih Joko Widodo juga sempat menyatakan bahwa jaksa agung akan diisi nonparpol dan 55% kabinetnya berasal dari profesional. PDIP meyakini hal itu tidak akan mengurangi jatah menteri parpol.

"Komposisi itu misalkan ada 34 menteri kemudian kalau 55 berati kan 16, nah 16 itulah yang kemudian dibagi secara proporsional kepada partai-partai," ujar Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).

Surya Paloh / Dok NasDem

Kini, hubungan pucuk pimpinan PDIP dan NasDem jadi sorotan. Kedua parpol itu sudah menegaskan bahwa tidak ada konfik antara Megawati dan Surya Paloh yang membuat keduanya tak bersalaman saat pelantikan anggota DPR. Surya Paloh sendiri hanya meresponnya dengan tawa.

"Ha-ha-ha.... Tanggapan saya, saya ketawa aja," kata Surya Paloh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan komunikasi di antara keduanya terjalin baik. Menurut Hasto, isu-isu miring soal renggangnya hubungan Mega dan Paloh tidak substantif. Ia mengingatkan agar seluruh elemen bangsa tidak terjebak dalam drama politik.

"Bagi PDI Perjuangan politik itu ideologis, substantif, dan berkeadaban bukan drama atau sinetron. Politik memuat komitmen dan dedikasi bagi bangsa dan negara sehingga kerjasama seluruh Partai Pengusung Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin dalam perspektif itu," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2019).