La Nyalla Jadi Ketua DPD karena Pro-Jokowi di Pilpres?

La Nyalla Mattalitti (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Dengan meraih 47 suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih sebagai Ketua DPD periode 2019-2024. Senator asal Jawa Timur itu mengalahkan rivalnya, Nono Sampono (40 suara), Mahyudin (28), dan Sultan Baktiar Najamudin (18).

Bagi pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, keterpilihan La Nyalla di luar prediksi. Pasalnya, prediksi yang mengemuka sebelumnya, petahana Nono Sampono, yang juga wakil ketua DPD periode sebelumnya, atau senator dari DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie jadi kandidat paling kuat sebagai Ketua DPD.

Ray menduga terpilihnya Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jatim itu tak lepas dari banyaknya anggota DPD yang punya afiliasi dengan partai politik. Bila dilihat dari zona pemilih La Nyalla, yakni zona Barat II, yang terdiri Pulau Jawa dan Lampung, itu merupakan basis PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pikir DPD sekarang ini sudah lebih banyak suara partainya ketimbang independennya. Jadi bacaan saya mungkin pilihan pada La Nyalla ini gabungan pengaruh dari PDIP dan PKB," ujar Ray kepada detikcom di Jakarta, Rabu (2/10/2019). Kemungkinan lain, menurut Ray, La Nyalla saat Pilpres 2019 merupakan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk wilayah Jawa Timur dan Madura.

Ray justru lebih khawatir jika terpilihnya La Nyalla itu karena pengaruh parpol. Pasalnya, ada keinginan amendemen konstitusi seperti yang pernah diwacanakan PDIP. "Mau tidak mau PDIP harus menunjuk orang yang mungkin bisa mengawal pandangan ini di DPD. Makanya La Nyalla pilihannya," ujar Ray.

Pada awal Agustus lalu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah bicara soal amendemen UUD 1945. Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 itu, PDIP punya kepentingan pada agenda strategis MPR. Agenda strategis tersebut berupa amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Sekarang telah ditetapkan terbentuknya panitia ad hoc," ujar Ahmad Basarah.

Saat itu, menurut Basarah, panitia ad hoc yang sudah ditetapkan tidak dapat bekerja karena terbentur agenda Pemilu 2019. Harapan PDIP, amendemen terbatas dapat dilanjutkan pada MPR periode selanjutnya.

"Panitia ad hoc ini tidak bekerja karena ketika dibentuk tanggal 16 Agustus 2018 sudah masuk pada agenda pilpres dan pileg. Sedangkan dalam tata tertib MPR, diatur minimal enam bulan sebelum periode MPR berakhir tidak boleh lagi pengusulan amendemen," ujar Basarah.

Jika benar La Nyalla dipilih untuk mengamankan rencana amendemen UUD 1945 tersebut, menurut Ray, hal itu patut disayangkan. "Yang harusnya dilakukan adalah mengamendemen kewenangan DPD itu untuk setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Ray. Keberadaan DPD tak lebih sebagai aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan.

"DPD ini adalah satu institusi yang dibuat untuk membuat seolah-olah kita ini demokratis. Padahal kewenangan mereka tidak sama sekali seperti kewenangan DPD seharusnya," ujar Ray. "DPD tidak punya hak untuk memutuskan UU, mereka hanya memiliki hak untuk mengajukan. Dalam membahas UU juga tidak semua tahapan bisa diikuti DPD. Jadi bangunannya ada tapi fungsinya tidak ada."

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes punya pandangan berbeda. Menurutnya, La Nyalla terpilih karena punya jejaring yang baik dan pengalaman politik yang lumayan panjang. "Dia punya kemampuan operasi politik dengan bergerilya mendekati senator-senator lainnya," ujar Arya.

Namun Arya sepakat terpilihnya La Nyalla menipiskan peluang DPD memperkuat posisi politiknya, baik secara kelembagaan maupun kewenangan. "Sebenarnya kalau posisi itu diberikan pada Jimly, ruang untuk memperkuat DPD terbuka sekaligus bisa jadi branding yang baik untuk DPD," katanya.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Arya, posisi untuk menguatkan DPD bisa terwujud jika La Nyalla mampu mengoptimalkan sumber daya internal yang dimiliki DPD. "Jimly dan beberapa senator senior bisa dimanfaatkan," katanya.

Sementara itu, anggota DPD dari Sumatera Barat Alirman Sori mengatakan tak mungkin DPD bisa dipakai untuk mengamankan kepentingan parpol tertentu. DPD, menurut Alirman, merupakan lembaga negara yang anggotanya independen. "Kami di DPD tidak bisa diintervensi oleh siapa pun," ujarnya kepada detikcom.

Alirman meyakini kombinasi pimpinan DPD periode 2019-2024 mampu menjadikan DPD sebagai lembaga dengan kewenangan yang lebih kuat. "Dengan catatan, empat orang pimpinan ini kompak sesama pimpinan dan bisa memberdayakan sumber daya besar yang sekarang diisi oleh orang-orang hebat," katanya.