Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memprotes soal wacana ancaman pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang melakukan tindakan kriminal saat demonstrasi. KPAI mempertanyakan bagaimana kelak biaya sekolah anak-anak itu bila KJP dicabut.

"KJP itu untuk anak yang tidak mampu, sekarang dia punya kasus pidana misalnya, tidak mampu pula. Lalu bagaimana nanti melanjutkan sekolah, jadi tentu kita berharap anak kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri," ujar Anggota KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di Gedung KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Bantah Disdik, Anies Tak Akan Cabut KJP bagi Siswa yang Ikut Demo

Retno pun mengaku akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta bila wacana ancaman itu direalisasikan. "Kemudian kalau memang ada gambaran nanti DKI akan mencabut KJP saya akan bicarakan juga dengan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Ini kan datanya kami belum tahu, kalau memang nanti itu terjadi kami akan komunikasikan, pencabutan KJP itu sementara atau tidak," imbuhnya.

Namun sejauh ini KPAI belum menerima laporan siswa di DKI Jakarta yang terlibat tindakan kriminal saat unjuk rasa sepekan terakhir. Menurut Retno, nantinya data soal itu akan diteruskan LBH Jakarta dan YLBHI ke KPAI.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengancam akan menghentikan KJP para pelajar yang terbukti terlibat tindakan kriminal saat demonstrasi berujung ricuh. "Kalau sifatnya apa nanti, kalau dia kriminal bisa pemberhentian KJP," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Ratiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/10).

Baca juga: Disdik DKI Ancam Setop KJP Pelajar Terlibat Kriminal di Demo Ricuh

Namun suara berbeda disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan memastikan tidak ada pencabutan KJP bagi siswanya yang ikut demo. Anies menuturkan tugas pemerintah adalah memastikan anak mendapatkan pendidikan hingga tuntas.

"Tidak ada (pencabutan). Begini jadi siswa menerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya itu lemah sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah supaya bisa sekolah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan hingga tuntas," kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (2/10).



Tonton video Antisipasi Demo di Istana, Jalan Merdeka Barat Ditutup:

[Gambas:Video 20detik]

(lir/dhn)