"Sebenarnya sudah kita ingatkan dari awal, dari pemilihan pimpinan KPK itu kan kurang mendengar aspirasi masyarakat. Kan usulan untuk tidak merevisi UU KPK dulu. Tapi tetap dilakukan revisi dan disahkan," kata M Jasin kepada wartawan, Selasa (1/10/2019).
Jasin mengatakan KPK harus tetap kuat dengan kewenangan penindakan hukum yang melekat pada lembaga antirasuah ini. Saat ini Indonesia masih darurat korupsi sehingga lembaga pemberantas korupsi tidak semestinya dilemahkan.
"Masyarakat melihat kondisi saat ini masih darurat korupsi. Yang ditangkap KPK ini mungkin cuma satu dari seribu, istilahnya KPK itu sedikit dari jumlah yang sangat besar. Masih banyak benih korupsi ini. Modus korupsi kan makin canggih," ujar Jasin.
Dia menambahkan, korupsi terjadi hampir di semua sektor. Jasin mengatakan KPK masih cukup kuat untuk bekerja menggunakan UU KPK sebelum direvisi.
"Tapi yang UU yang sebelumnya masih sesuai dan kinerja KPK kan masih bagus dengan UU yang lama itu. Korupsi ini kan salah satu musuh bangsa. Dan korupsi masih terjadi di semua sektor. Sehingga masih butuh UU KPK itu," bebernya.
