Round-Up

Perppu UU KPK Jadi Terbit Tidak, Pak Jokowi?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 02 Okt 2019 05:55 WIB
Presiden Jokowi (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Hampir seminggu berlalu sejak Presiden Jokowi memberikan sedikit angin segar bagi pemberantasan korupsi. Namun sikap tegas sampai kini belum diambilnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan revisi Undang-Undang KPK yang baru disahkan pada 17 September 2019. Ada apa Pak Jokowi?

Pada Kamis, 26 September lalu, Istana menerima tamu-tamu penting mulai dari tokoh agama, akademisi, dan pakar-pakar hukum. Setidaknya ada cendekiawan Islam Quraish Shihab, rohaniwan Franz Magnis-Suseno, budayawan Goenawan Mohamad, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md, guru besar emeritus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi, ekonom senior Emil Salim, advokat senior Albert Hasibuan, hingga sejumlah pakar hukum tata negara.




Jokowi sengaja mengundang mereka untuk mendapatkan masukan tentang Perppu KPK. Suara publik yang menolak UU KPK baru agaknya sedikit membuat Jokowi goyah.

"Banyak masukan dari para tokoh tentang pentingnya diterbitkannya perppu. Akan kami kalkulasi, hitung, dan pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya dalam waktu secepat-cepatnya," ujar Jokowi usai pertemuan tersebut.

Waktu berlalu dan kali ini Jokowi kembali menggelar pertemuan lain pada Senin, 30 September kemarin. Rupanya Jokowi bertemu kalangan petinggi partai politik koalisi pendukung Jokowi yang duduk di parlemen saat ini.

Konon pertemuan ini membahas sejumlah hal penting, termasuk rencana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Sekjen PPP Arsul Sani menyebut ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu mulai dari pelantikan DPR hingga Perppu KPK. Lantas apa yang dibahas soal Perppu KPK?




"Soal perppu nggak spesifik kami bicarakan karena itu kan bukan satu-satunya opsi. Ada opsi lain juga, yaitu legislative review dan judicial review, yang saat ini sedang berlangsung di MK," ujar Arsul.

Arsul menjelaskan, dalam pertemuan itu, ketum parpol tidak memberikan masukan terkait secara spesifik soal Perppu KPK. Namun para ketum menyampaikan bahwa opsi perppu harus menjadi opsi terakhir.

"Kami tidak beri masukan secara spesifik (soal Perppu KPK). Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi perppu harus menjadi opsi terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," kata dia.

Bisikan-bisikan dari koalisi itu dianggap wajar secara politik. Namun Jokowi tetap didorong untuk berani menerbitkan Perppu KPK. Kenapa?

Selanjutnya
Halaman
1 2 3