KUHP yang berlaku sekarang adalah KUHP Belanda, yang lahir pada awal abad ke-20. RUU KUHP kemudian memodernisasi dengan mengakomodasi hak-hak perempuan. Salah satu yang merumuskan RUU KUHP itu adalah guru besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo. Prof Har, begitu ia biasa disapa, juga pernah menjadi Dirjen HAM.
Apa saja perlindungan perempuan di RUU KUHP? Berikut sebagian isi RUU KUHP yang dirangkum detikcom, Selasa (1/10/2019):
RUU KUHP mencegah usaha pemerkosaan jauh-jauh sebelumnya, sebelum perkosaan terjadi. Yaitu mengancam orang yang tidak melaporkan orang yang mau memperkosa kepada pihak berwajib, juga bisa dipidana.
 Demo menolak RUU KUHP (antara/detikcom) |
Pasal 254 ayat 1 huruf c RUU KUHP berbunyi:
Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
2. Mengancam Memperkosa Dipidana
RUU KUHP juga mengancam orang yang mengancam perempuan untuk diperkosa atau perbuatan cabul. Berapa hukumannya? Maksimal 3 tahun penjara.
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap orang yang mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan cabul.
Bahkan, bila ancamannya itu lewat sarana tulisan, hukumannya maksimal menjadi 3,5 tahun penjara.
