.webp)
"Saya kita kita jangan terlalu alergi kalaupun suatu ketika Presiden mengeluarkan perppu. Tentu Presiden sudah melihat bahwa keadaan ini harus diatasi dengan baik," ujar Martin di Student Center PP GMKI, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).
Meski begitu, Perppu KPK dinilainya bukan berarti harus mengembalikan UU KPK seperti sebelum direvisi. Ia yakin Jokowi akan mengambil jalan tengah, mengabulkan tuntutan mahasiswa sekaligus memperbaiki kinerja KPK ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi perppu ini tentu bukan berarti isinya kembali 100 persen pada isi teks yang lama. Tentu Presiden akan membuat bagaimana isinya di tengah-tengah mengakomodasi kekhawatiran-kekhawatiran mahasiswa dah juga untuk sekaligus memperbaiki agar UU. Perppu ini memperbaiki kinerja KPK ke depan," sebut Martin.
"Saya lihat Presiden akan berusaha mencari jalan keluar terbaik, bisa meredam gerakan mahasiswa jangan semakin luas, tetapi membuat agar KPK bisa lebih baik ke depan. Saya kira perppu yang akan dikeluarkan akan membuat jalan tengah," sambung anggota Fraksi Gerindra DPR itu.
Bukan hanya itu, Martin juga yakin Jokowi pada akhirnya bisa meredam aksi-aksi demo, yang beberapa di antaranya berujung anarki. Ia juga percaya Jokowi dan jajarannya berusaha agar aksi mahasiswa tidak didomplengi pihak lain.
"Kalau melihat gaya Pak Presiden selama ini yang tidak mau konfrontatif dengan intelektual, generasi muda, dia akan berusaha agar mahasiswa, mahasiswa yang bergerak ini bukanlah lawan Presiden. Mayoritas ini adalah pendukung Presiden. Jadi beliau akan berusaha gerakan mahasiswa yang tulus ini jangan ditumpangi oleh penumpang gelap," urai Martin.
Mahasiswa pun disebut akan menghentikan demo jika Jokowi sudah mengeluarkan Perppu KPK.
"Dengan perppu tersebut, mahasiswa melihat bahwa dia sudah diakomodasi cita-cita dia, perasaan mereka. Saya nggak yakin mahasiswa akan bergerak lagi. Sebab, kalau bergerak, mahasiswa tidak konsisten lagi dengan yang dia katakan bahwa, 'Kami tidak ada tujuan politik, tidak ada kepentingan menjatuhkan presiden, kami murni hanya untuk membuat agar KPK itu tetap memiliki kewenangan khusus untuk memberantas korupsi,'" paparnya.
"Nah, kalau sudah dikeluarkan perppu ternyata bergerak, nah itu kan sudah menyalahi janjinya," sambung Martin.
Pada pekan ini, gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK yang sudah disahkan menjadi UU semakin kuat. Demonstrasi mahasiswa juga menjadikan penolakan terhadap RUU UU KPK sebagai salah satu isu aksi.
Banyak menerima masukan terkait nasib UU KPK yang mendapatkan begitu banyak penolakan, Presiden Jokowi mempertimbangkan masukan penerbitan perppu untuk mencabut UU KPK. Namun ia mengaku masih memperhitungkannya.
"Banyak sekali masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).
Halaman 2 dari 2
