PKS Minta Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK: Agar Tak Gaduh!

Mardani Ali Sera (Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta - Desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menganulir UU KPK yang baru terus berdatangan. PKS meminta Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK agar tak lagi ada kegaduhan.

"Dukung Presiden menerbitkan Perppu KPK. KPK perlu diperkuat, bukan diperlemah. KPK perlu didukung, bukan dikurung dengan aturan penyadapan," ungkap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (28/9/2019).

Mardani menjadi salah satu anggota DPR yang menolak dilakukannya revisi UU KPK. Menurutnya, apa yang berjalan di KPK saat ini sudah cukup baik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama ini KPK sudah membangun sistem pengawasan internal dan etika yang baik. Biarkan pegawai KPK punya peraturan kepegawaian sendiri karena memang standar lembaga penegak hukum para pegawainya mesti punya kemandirian," kata Mardani.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu meminta Jokowi tak ragu menerbitkan Perppu KPK. Menurutnya, Perppu KPK bisa menjadi jawaban untuk menghentikan kegaduhan yang belakangan terjadi di Indonesia.

"Keluarkan perppu segera agar negeri ini dapat terus memberantas korupsi dan kembali guyub, tidak gaduh," tukasnya.

Soal bentuk isu perppu, Mardani menyebut yang terpenting isinya adalah membatalkan poin-poin revisi UU KPK. "Untuk mudahnya, batalkan dulu, kembali ke UU No 30 Tahun 2002," sebut dia.

Mardani pun memberikan semangat kepada KPK. Ia menegaskan, banyak kalangan yang memberikan dukungan kepada KPK.

"Kata-kata saya tidak banyak energinya. Kerja keras teman-teman KPK luar biasa. Dan terus dilemahkan. Lawan! Terus berjuang. Teman-teman KPK, jangan khawatir dan jangan ragu. Banyak rakyat selalu menjaga dan membela KPK," kata Mardani.

Pada pekan ini, gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK yang sudah disahkan menjadi UU semakin kuat. Demonstrasi mahasiswa juga menjadikan penolakan terhadap RUU UU KPK sebagai salah satu isu aksi.

Banyak menerima masukan terkait nasib UU KPK yang mendapatkan begitu banyak penolakan, Presiden Jokowi mempertimbangkan masukan penerbitan perppu untuk mencabut UU KPK. Namun ia mengaku masih memperhitungkannya.

"Banyak sekali masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).