ICW Ingatkan Jokowi Tak Dipusingkan Urusan Politik soal Perppu KPK

Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk politik, terkait rencananya menerbitkan perppu untuk mencabut UU KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi tak terlalu mengakomodasi aspek politik.

"Menurut saya, dengan pernyataan sebelumnya bahwa Jokowi tidak ada beban lagi bagi memimpin pemerintahan di periode kedua, mestinya itu dikonkretkan atau ditunjukkan dalam pengambilan keputusan pada level kekuasaan pemerintah. Aspek politik sesungguhnya kan Jokowi sudah banyak mengakomodasi berbagai macam kepentingan dan keinginan politik di DPR dalam beberapa produk legislasi dan undang-undang yang sudah disahkan," kata Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Sabtu (28/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan diakomodasinya kepentingan parpol lewat UU dan pengisian kabinet nanti harusnya bisa dilihat Jokowi sebagai bentuk kompensasi kepada parpol pendukungnya. Oleh sebab itu, kata Donal, Jokowi tak harus terlalu akomodatif terhadap kepentingan parpol terkait Perppu KPK, yang memang merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden.

"Menurut saya, tentu saja faktor politik sudah dihitung oleh Jokowi dan justru, ketika kepentingan politik itu terlalu diakomodasi, ini membawa dampak kegoncangan bagi pemerintah," ujar Donal.

Masuknya sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menuai kontroversi di ujung periode pertama Jokowi, menurut Donal, merupakan dampak dari terlalu diakomodasinya aspek politik oleh Jokowi. Donal menilai, ketika Jokowi terlalu mengakomodasi keinginan elite politik, justru Jokowi kerap kehilangan dukungan dari publik.

"Terlalu akomodatif dengan partai justru membahayakan Jokowi. Kita lihat yang terjadi di RUU Pas, titipan dari pihak narapidana kasus korupsi, UU KPK, kemudian dan lainnya. Terlalu akomodatif dengan kepentingan politik justru membahayakan Jokowi karena tidak akan ada ujungnya. Minta ini dikasih, minta ini dikasih, tidak ada ujungnya," tuturnya.

Jokowi sebelumnya mengaku akan mempertimbangkan masukan para tokoh mengenai penerbitan perppu. Dia akan mempertimbangkan segala aspek, termasuk aspek politik.

"Ketiga, berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perppu tentu saja ni akan kita segera hitung dan kalkulasi dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru-guru yang hadir para senior," ujar Jokowi setelah bertemu dengan sejumlah tokoh di Istana, Kamis (26/9).

Jokowi kemudian mengatakan mendapat masukan mengenai pentingnya diterbitkan perppu. Dia menyebut ada sejumlah hal yang akan dihitung, termasuk aspek politik.

"Tadi banyak masukan dari para tokoh mengenai pentingnya diterbitkannya perppu. Tadi kan sudah jawab, akan kita kalkulasi, akan kita hitung, akan kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya," ujar Jokowi.