detikNews
Jumat 27 September 2019, 18:32 WIB

Jokowi Pertimbangkan Perppu UU KPK, PPP: Tak Harus Batalkan Hasil Revisi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jokowi Pertimbangkan Perppu UU KPK, PPP: Tak Harus Batalkan Hasil Revisi Foto: Arsul Sani (Nur Azizah/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) karena revisi UU KPK yang telah disahkan DPR menuai banyak protes. PPP menyebut penerbitan perppu tidak harus membatalkan keseluruhan UU yang telah direvisi.

"Nah kalau opsinya itu adalah penerbitan perppu itu kan tidak harus membatalkan semua undang-undang hasil revisi. Bisa saja hanya memperbaiki hal-hal yang dianggap oleh beberapa pihak itu melemahkan," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).


Jika UU KPK dibatalkan, Arsul menyebut KPK tidak akan memiliki landasan hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Kewenangan yang dimaksud Arsul salah satunya adalah penanganan eksekusi.

"Kan KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 itu kan tidak punya kewenangan eksekusi. Tapi selama ini kan melakukan eksekusi-eksekusi terhadap putusan perkara pidana tipikor dan pencucian uang. Nah ini bisa kemudian menjadi persoalan juga ketika ada misalnya pihak-pihak terutama para terdakwa atau terpidana yang kemudian mempersoalkan itu. Apalagi kalau ada pihak ketiga yang merasa dirugikan ya hak dan kepentingannya terhadap eksekusi sebuah putusan pengadilan," jelas Arsul.


Arsul menyerahkan kepada Jokowi apakah akan menunggu hasil judicial review di MK untuk menerbitkan perppu. Menurut Arsul, menerbitkan perppu tidak sesederhana membatalkan UU secara keseluruhan.

"Ya itu berpulang kepada Presiden karena kan tidak ada juga dalam perundang-undangan kita yang membatasi bahwa Presiden harus menunggu misal hasil JR dulu. Sama dengan juga tidak ada keharusan bahwa yang namanya perppu sesimpel membatalkan UU yang ada secara keseluruhan. Bisa juga kan sekali lagi perppu itu memperbaiki hal-hal yamg dianggap itu nggak pas, lemah, dan sebagainya," tuturnya.

Arsul yang juga anggota Komisi III DPR itu berpendapat Jokowi harus mengadakan rapat konsultasi dengan DPR sebelum menerbitkan perppu. Menurut Arsul, DPR keberlangsungan perppu juga tergantung dari DPR.


"Tentu Presiden kami yakini dalam mengeluarkan perppu itu sebaiknya juga bicara, ada rapat konsultasi juga dengan DPR. Kenapa? Karena perppu itu kan sebuah produk hukum yang keberlangsungan, keberlakuannya itu kan juga tergantung dari DPR kan. Jangan sampai juga perppu dan kemudian ditolak oleh Presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima banyak masukan terkait nasib UU KPK yang mendapatkan begitu banyak penolakan. Jokowi mempertimbangkan masukan penerbitan Perppu untuk mencabut UU KPK.

"Banyak sekali masukan-masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).


Simak juga video "Mensesneg Sudah Siapkan Perppu UU KPK dari Jokowi?":

[Gambas:Video 20detik]


(azr/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com