DPR Tunda RUU Keamanan Siber, Istana Bicara Isu Krusial yang Tak Tuntas

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Jumat, 27 Sep 2019 15:30 WIB
Foto: Ali Mochtar Ngabalin (Ristu Hanafi/detikcom)
Foto: Ali Mochtar Ngabalin (Ristu Hanafi/detikcom)
Jakarta - DPR RI menunda pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) di 2014-2019 untuk selanjutnya di-carry over (dibawa) ke anggota Dewan periode selanjutnya. Istana menyebut ada sejumlah isu krusial yang belum tuntas dibahas.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut pemerintah dan masyarakat banyak memberikan masukan terhadap RUU KKS yang merupakan usulan inisiatif DPR itu. Pemerintah sadar ada sejumlah isu yang belum tuntas dibahas dalam rancangan produk legislasi itu.


"Bagi pemerintah memang juga menyadari adanya beberapa isu yang krusial yang perlu pendalaman. Jadi DPR dan pemerintah juga menyadari bahwa ada beberapa isu krusial yang perlu pendalaman," jelas Ngabalin saat dihubungi, Jumat (27/9/2019).

Ngabalin mengatakan RUU KKS harus menopang keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan ekonomi digital di Indonesia.

"Yang kedua, RUU KKS harus mendapat pengaturan peran negara dalam mengelola keamanan siber di era digital dan keterbukaan informasi," sebut dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2