.webp)
"Kami dari pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang baru kemarin dilantik, pada tanggal 24 September dilantik dan mendapat tugas pertama. 1 jam sudah dilantik langsung menghadapi 5 ribu massa depan kantor, tantangan baru," ujar Wakil Ketua Sementara DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif saat dialog Forkopimda di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (27/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di hari pertama misalnya tanggal 24 September, pertama terkait yudisial review Undang-Undang KPK, yang kedua menolak RUU KUHP, yang ketiga menolak Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang keempat menolak Undang-Undang pertanahan, yang kelima menolak kenaikan iuran BPJS," katanya.
Dikatakan Syaharuddin, isu-isu tuntutan mahasiswa tersebut merupakan isu nasional yang juga disuarakan mahasiswa di berbagai daerah lain. Pihaknya juga terus menerima aksi mahasiswa yang datang ke Kantor DPRD.
"Kami melihat tanggal 24 itu mulai jam 11 kelompok pertama ada sekitar 5 ribu orang massa di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Karena saat itu suasana pelantikan (maka berlangsung) agak chaos dan kemudian terkendali kembali. Kelompok kedua masuk jam 16.00 Wita kemudian tidak terkendali dan akhirnya chaos juga," tuturnya.
Menghindari unjuk rasa mahasiswa berakhir ricuh seperti yang terjadi pada kelompok pertama dan kedua, Syaharuddin pun langsung berinisiatif menemui massa kelompok ketiga yang datang ke DPRD.
"Kelompok ketiga yang kemarin mau masuk itu, saya sebagai pimpiman DPRD saat itu pada saat pelantikan harusnya menghadiri acara syukuran saya di rumah, tapi karena bertanggungjawab di DPRD Sulawesi Selatan, sendiri tinggal di kantor dan harus menunggui adik-adik supaya Kantor DPRD Sulsel terjaga," paparnya.
Halaman 2 dari 2
