Prof Fauzan Apresiasi RKUHP: Tidak Semuanya Jelek

Jakarta - Pemerintah dan DPR awalnya setuju untuk mengesahkan RUU KUHP. Namun di menit-menit terakhir, datang gelombang mahasiswa yang menolaknya. Melihat situasi tersebut, Pemerintah dan DPR memilih menunda pengesahan RUU KUHP. Bahkan, mahasiswa menilai RUU KUHP harus dibatalkan.

"RKUHP yang berisi 600-an pasal itu tidak semuanya jelek. Ini kan untuk menyesuaikan dengan hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat. Karena, harus diingat, KUHP yang sekarang ini kan dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu, yang pastinya itu akan dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Nilai-nilai yang dibawa tentunya juga nilai-nilai penguasa di sana. Pembuatnya orang-orang kolonial, dipengaruhi oleh hukum yang berlaku di Belanda. Karena itu, saya mengapresiasi RKUHP," kata pakar hukum tata negara Prof M Fauzan saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/8/2019).

Baca juga: RUU KUHP Ditunda: Kumpul Kebo Tidak Dihukum, Hina Presiden Tak Dipidana

Menurut Ketua Harian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Jawa Tengah itu, perlunya dicari titik temu dari berbagai materi di RKUHP yang dianggap menyimpan banyak persoalan.

"Itulah perlunya dihadirkan pihak-pihak yang menilai materi-materi yang ada di RKUHP itu banyak yg multitafsir, masih lemah, masih belum jelas. Tanpa adanya dialog, saya pikir itu akan menjadi persoalan juga di kemudian hari," tutur Fauzan.