Panja DPR: RUU P-KS Tak Disahkan Periode Ini

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak akan disahkan DPR periode ini. Ia mengatakan waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU P-KS.

"Ya, tidak mungkin dong (disahkan periode ini). Nggak mungkin lagi," kata Marwan yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU P-KS di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Bentuk Tim Perumus RUU P-KS

Dia mengatakan pembahasan RUU P-KS akan dibawa di masa jabatan DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Marwan menjelaskan DPR saat ini bisa melakukan carry over terhadap RUU yang belum selesai setelah mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3).

Sementara itu, perkembangan terkini mengenai RUU P-KS adalah DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus (Timus). Timus RUU P-KS bakal efektif bekerja di periode mendatang.

Baca juga: Belum Deal, RUU P-KS Terkendala Perbedaan Pendapat soal Judul

"Kesimpulannya tadi sudah ada kesepahaman untuk membentuk Timus, dengan catatan PKS belum setuju," kata Marwan.

Seperti diketahui, DPR banyak dikritik karena tak juga mengesahkan RUU P-KS. Karena tak juga mengesahkan RUU P-KS, DPR pun dinilai toleran terhadap kekerasan seksual.


Simak juga video "Mendorong Pengesahan RUU PKS di Tengah Hiruk Pikuk CFD":

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/elz)