Ngabalin: Jangan Paksa Presiden Terbitkan Perppu UU KPK!

Jakarta - Mahasiswa berdemonstrasi menolak UU KPK yang telah disahkan DPR. Untuk membatalkan UU itu, Perppu dari Presiden Jokowi menjadi harapan. Istana Kepresidenan bereaksi.

"Jangan memaksa Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena bukan itu jalurnya. Gimana sih? Orang DPR baru tetapkan seraya menunggu penomoran undang-undangnya, masa presiden harus dipaksa mengeluarkan Perppu?" kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Fadli Zon Bicara Nasib KPK: Jangan Buang Badan, Jokowi!

Revisi UU KPK disahkan menjadi UU KPK lewat rapat paripurna di DPR pada 17 September 2019. Sebelumnya, Jokowi juga mengirimkan surat presiden (surpres) menyetujui revisi itu.

Ngabalin berpandangan jalan yang paling benar untuk ditempuh adalah lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Mahasiswa diimbaunya mendukung judicial review saja ketimbang memaksa Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK.

Baca juga: Pakar Optimis Jokowi Bakal Terbitkan Perppu UU KPK

"Sistem ketatanegaraan kita itu mengatur bahwa penyampaian judicial review itu ke MK. Nanti kita kawal sama-sama di mana yang terkait pasal yang melemahkan KPK, di mana pasal-pasal yang membuat KPK itu mandul," ujarnya.

Ngabalin memandang mahasiswa sebagai masyarakat yang terpelajar. Dia berharap mahasiswa paham mekanisme di MK. Apakah harapan mahasiswa akan Perppu itu bertepuk sebelah tangan?

"Ya. Dan ini mahasiswa kan masyarakat terpelajar. Mereka tuntut RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, Minerba, Pertanahan, semuanya kan sudah diminta Bapak Presiden untuk menunda. Setelah itu, DPR menyetujui penundaannya. Terus, apa lagi? Maka tak ada tempat lain kecuali lewat MK. Itu namanya kita berdemokrasi. Itu namanya kita memenuhi tata negara aturan yang baik," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Tolak Bikin Perppu, KPK Kembali Minta Ruang Dialog

Ada dua poin utama tuntutan mahasiswa demonstran dari berbagai universitas. Pertama, menolak DPR menghasilkan produk undang-undang sampai selesai periode, khususnya yang bermasalah. Kedua, menolak UU KPK bagaimanapun caranya.

"Kita akan mendesak Pak Presiden untuk mengeluarkan Perppu sehingga UU KPK ini ditolak," kata Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah, kepada wartawan. (dnu/fjp)