Komisi III DPR: RUU Pemasyarakatan Tidak Disahkan Hari Ini

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengatakan RUU Pemasyarakatan (Pas) tidak bakal disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Dia mengatakan agenda pembicaraan tingkat II terhadap RUU Pas untuk mendengarkan pandangan fraksi dan pemerintah.

"Nggak (disahkan)," kata Erma di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Erma menjelaskan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna hari ini merupakan mekanisme pembentukan undang-undang yang harus dilalui. Sebab, sebelumnya RUU Pas telah disetujui dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah. Karena itu, dalam paripurna akan disampaikan pandangan fraksi terhadap RUU Pas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seingat saya, tergantung keputusan fraksi," ujar politikus Demokrat itu.

Selain itu, kata Erma, RUU Pas bakal ditunda pengesahannya hingga RUU KUHP disahkan. Sebab, RUU Pas mengacu pada RUU KUHP. Sementara itu, diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP.

"Kenapa ada RUU Pas, karena RUU KUHP itu adalah kita sebutnya induk dari sistem peradilan pidana kita," kata Erma.

"Demokrat sudah sepakati kalau RKUHP disepakati ditunda, Pas-nya juga ditunda. Berpikirnya harus lurus dulu, RKUHP kita bereskan, habis itu baru Pas," tegasnya.

RUU Pemasyarakatan merupakan salah satu RUU yang diminta Jokowi ditunda pengesahannya. Namun DPR mengagendakan pembicaraan tingkat II terhadap RUU Pemasyarakatan.

Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya mengatakan agenda itu merupakan mekanisme DPR. Dia mengatakan, kalau ada pandangan pemerintah tentang RUU yang mau disahkan, bisa bakal disampaikan dalam rapat paripurna. Menurutnya, selama ini, jika suatu RUU sudah dibawa ke tingkat paripurna, itu sudah melalui persetujuan antara pemerintah dan DPR.

"Tetap lanjut nanti kalau ada pandangan-pandangan pemerintah yang kurang pas ya Menkum HAM (Yasonna Laoly) yang menyampaikan. Karena kan itu semua undang-undang kalau sudah sampai tingkat dua itu kan antara pemerintah dan DPR sudah sepakat sudah ketuk palu kedua belah pihak," kata Indra, Senin (23/9).

Halaman 1 2

Selanjutnya