Australia Soroti Pasal Perzinaan di RUU KUHP, Panja: Itu Delik Aduan

Jakarta - Pemerintah Australia mewanti-wanti warganya yang akan berlibur ke Indonesia soal ancaman pidana pasal-pasal kontroversial di RUU KUHP, salah satunya pasal mengenai perzinaan. Panitia Kerja (Panja) RKUHP di DPR menjelaskan pasal tersebut masuk delik aduan.

"Itu delik aduan memang," ujar Anggota Panja RKUHP Muslim Ayub kepada wartawan, Sabtu (21/9/2019).

Baca juga: Koalisi Seiya Sekata Dukung Jokowi di RUU KPK dan RUU KUHP

Muslim mengatakan, jika warga negara asing dituduh melakukan kohabitasi atau tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan, itu harus berdasarkan aduan dari keluarga yang boleh mengadu. Ia menjamin ketentuan dalam KUHP sudah sesuai prosedur.

"Kalaupun tidak ada keluarganya dari luar negeri mengadu, ya pihak dari perempuan ini. Tetapi yang melakukan penggerebekan adalah kepala desa. Itupun kepala desa harus ada persetujuan dari keluarga. Sebenarnya ini punya syarat-syarat khusus, bukan masyarakat ramai-ramai (menggeruduk)," ujarnya.

Baca juga: Menkum HAM Nilai Australia Salah Memaknai Pasal Perzinaan di RUU KUHP

Aturan tersebut termuat dalam Pasal 417 ayat (1) RUU KUHP yang berbunyi:
(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya juga menilai Australia salah memaknai pasal perzinaan RUU KUHP. Yasonna mengatakan ia tidak ingin pasal tersebut dipersepsikan salah oleh Australia.

Baca juga: Travel Warning Muncul karena Pasal Kumpul Kebo, Ada Perubahan Pak Jokowi?

"Saya kemarin ketemu dengan salah seorang dubes, saya jelaskan kepada mereka. Itu yang kita tidak mau dipersepsikan salah. Jadi seolah-olah negara kita ini dipersepsikan nanti akan menangkapi semua orang-orang seenak udelnya, sampai jutaan orang akan masuk penjara gara-gara kohabitasi," ucap Yasonna di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/9).

"Itu hanya mungkin terjadi delik aduan. Jadi kalau orang asing dituduh kohabitasi nanti di Bali, harus datang orang tuanya, harus datang anaknya mengadukan," imbuhnya.



Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda!:

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/idh)