detikNews
2019/09/21 06:32:55 WIB

Round-Up

Menanti Ujung Kriminalisasi Gelandangan usai Jokowi Sikapi RUU KUHP

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Menanti Ujung Kriminalisasi Gelandangan usai Jokowi Sikapi RUU KUHP Foto ilustrasi: Gelandangan. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. Di dalam RUU KUHP, ada nasib gelandangan yang dikriminalisasi.

Kriminalisasi, sebagaimana KBBI V keluaran Kemendikbud memaknai, adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Pemidanaan gelandangan sudah ada di KUHP versi yang sekarang alias yang sudah berlaku, yakni sesuai Pasal 505 KUHP, gelandangan diancam pidana maksimal tiga bulan.



Dalam RUU KUHP yang dilihat detikcom, Jumat (20/9/2019), kriminalisasi gelandangan lebih berat ketimbang KUHP versi sekarang. Gelandangan bisa kena pidana denda maksimal Kategori I atau denda Rp 1 juta. Berikut bunyi rancangan pasalnya.

Pasal 432
Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com