"Bukan penghinaan, istilahnya adalah merendahkan martabat Presiden dan Wapres, personally, yang pada dasarnya merupakan penyerangan nama baik dari Presiden atau Wapres di muka umum termaksud menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah," kata Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).
Yasonna mengatakan penghinaan merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM. Namun ia menegaskan, bukan berarti Presiden tidak boleh dikritik.
"Bukan berarti kalau seorang Presiden bisa kita bebas caci maki harkat dan martabatnya, mengkritik kebijakannya tidak ada masalah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyadarkan atau mengajukan kritik kepada pendapat yang kebijakan pemerintah tidak ada masalah. Dan itu delik aduan, dan harus dilaporkan langsung oleh Presiden sendiri," jelasnya.
Penyerangan harkat dan martabat juga berlaku terhadap Kepala Negara sahabat. Yasonna menyebut pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden sudah mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Penyerangan harkat dan martabat terhadap negara sahabat juga sama. Jadi jangan, dan ini sudah mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal ini yang sebelumnya sudah dibatalkan," ujar dia.
Yasonna lalu menjelaskan perbedaan makna penghinaan dan penyerangan harkat dan martabat. Ia mencontohkan kritik terhadap dirinya sebagai Menkum HAM dan penghinaan terhadap pribadinya.
"Saya buat contoh misalnya, saya sebagai Menkum HAM berbeda dengan saya sebagai Yasonna Laoly. Kalau kalian mengatakan kepada saya 'Yasona Laoly tak becus mengurus undang-undang, tak becus urus lapas, tak becus urus ini itu', sah saja, karena itu pendapat publik. Namun kalau kamu bilang saya anak haram jadah, saya kejar kau sampai ke liang lahat. Itu bedanya antara harkat martabat dengan kritik," papar Yasonna.
