detikNews
2019/09/20 16:03:34 WIB

Fraksi NasDem dan Golkar di DPR Setuju RUU KUHP Ditunda

Gibran Maulana Ibrahim, Elza Astari Retaduari - detikNews
Halaman 1 dari 2
Fraksi NasDem dan Golkar di DPR Setuju RUU KUHP Ditunda Foto ilustrasi RUU KUHP. (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan Rancangan UU (RUU) KUHP karena ada sejumlah keberatan dari berbagai kalangan. Fraksi NasDem dan Golkar DPR RI setuju dengan permintaan Jokowi.

"Terkait pembahasan RUU KUHP, kami berpendapat bahwa atas berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra, maka perlu penyisiran lebih lanjut terhadap pasal pasal RUU KUHP yang dinilai masih krusial," ujar anggota Fraksi NasDem Johnny G Plate kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Sebenarnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat mengesahkan RUU KUHP dalam persetujuan tingkat I. Rencananya, RUU KUHP akan disahkan dalam persetujuan tingkat II di sidang paripurna DPR pekan depan, sebelum masa periode DPR 2014-2019 akhir bulan ini.


Jokowi meminta agar pengesahan itu ditunda dan dilanjutkan pada periode DPR selanjutnya yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Johnny sepakat dengan itu.

"Sebelum keputusan tingkat II perlu disisir lagi. Setuju ditunda dan dibahas oleh DPR baru periode berikutnya. Presiden responsif terhadap pendapat masyarakat," sebut Johnny.

Sikap yang sama disampaikan oleh Fraksi Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu juga bersedia membahas kembali RUU KUHP yang banyak ditolak itu.

Fraksi NasDem dan Golkar di DPR Setuju RUU KUHP DitundaJohnny G Plate (Tsarina Maharani/detikcom)

"Partai Golkar terbuka untuk membahas kembali RUU KUHP yang dinilai masih menjadi keberatan masyarakat," sebut anggota Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily secara terpisah.

Senada dengan Jokowi, Golkar menilai RUU KUHP harus mendengarkan berbagai masukan sebelum disahkan. Ada beberapa hal yang juga masih menjadi perhatian Golkar.

"Sebelum disahkan, RUU KUHP harus mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat yang terkait dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi, perlindungan terhadap perempuan dan kepastian hukum," tegas Jokowi.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com