Lokasi park and ride berada di belakang gedung Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Bekasi dan berdekatan juga dengan Halte Juanda di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Deded Kusmayadi berharap, dengan adanya park and ride, masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
"Angkutan massal selain KRL, KRD, kita juga punya LRT. Nah moda angkutan feeder-nya dengan (bus) Transpatriot kita, kita punya halte-halte di sekitaran dekat stasiun itu. Jadi kita akan memindahkan kebiasaan dari warga yang biasa membawa kendaraan pribadi kita arahkan untuk menjadi, memakai kendaraan umum masal, selain KRL, KRD, LRT kan juga ada TransJakarta, Transpatriot," ujar Deded ketika dihubungi, Jumat (20/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deded menjelaskan park and ride Bekasi berupa gedung bertingkat dengan kapasitas sekitar 300 mobil dan 400 motor. Luas tanah sekitar 2.000 meter persegi.
"Informasi dari konsultan, awalnya itu diusahakan dua lantai ke bawah, tiga (lantai) ke atas," ujar Deded.
Pembangunan park and ride merupakan hibah dari Pemprov DKI dengan dana senilai Rp 70 miliar. Hal ini merupakan bentuk kemitraan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.
"Sebagai daerah mitra, ada kepentingan yang saling berkaitan, DKI juga tentu ada kemacetan yang kita sumbang, karena kan warga yang sebagian kerja di DKI kan tinggal di kita. Komuter ya," ujar Deded.
Deded tak menjelaskan secara rinci soal teknis pembayaran park and ride. Nantinya, park and ride berada di area lapangan tenis belakang kantor PMI cabang Bekasi. Ia memastikan tidak ada penggusuran lapangan tenis itu.
"Entah di atas atau di mana nanti ditempatkan (park and ride). Yang jelas (lapangan tenis) tidak hilang, mungkin di atasnya atau gimana kita belum paham," sebut Deded.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mencapai kesepakatan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi untuk membangun lahan parkir atau park and ride. Pemprov DKI akan membiayai pembangunan dua park and ride itu.
"Nah untuk realisasinya saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kan di dalam MoU-nya itu dijelaskan bahwa tanah, DED (Detail Engineering Design) disiapkan oleh pemerintah di Bodetabekjur. Sedangkan pelaksanaannya itu nanti akan dibahas, terutama oleh salah satunya bantuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau mekanisme kerja sama yang akan dibicarakan lebih lanjut," ucap Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari kepada wartawan, Jumat (13/9).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini