YLBHI: Isi RUU KUHP Lebih Kolonial dari KUHP Belanda

Audrey Santoso - detikNews
Jumat, 20 Sep 2019 09:49 WIB
Asfinawati (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Asfinawati (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Asfinawati menilai isi dalam RUU KUHP lebih kolonial dari KUHP buatan Belanda.

"Kalau kami (koalisi) ditanya. Ya akan bilang jangan disahkan dulu. Soal karya anak bangsa bisa dibantah. Pertama, Isinya banyak yang masih mengikuti KUHP Belanda. Kedua, isinya lebih kolonial dari KUHP Belanda. Saya sih mikir akan panen uji materiil jika buru-buru disahkan," kata Asfinawati kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).



Asfinawati menyoroti sejumlah hal dalam RUU KUHP ini. Menurut dia, aturan tersebut berpotensi menghambat kebebasan sipil.

"Pertama, menghambat kebebasan sipil: beragama, berkeyakinan, berekspresi, berpendapat. Kedua, Penyimpangan dari asas legalitas yang berpotensi memperluas kriminalisasi," ujar dia.



Selain itu, kata Asfinawati, pasal dalam RUU KUHP juga cenderung melemahkan pengaturan tindak pidana khusus seperti korupsi, genosida dan sebagainya. Hal lain yang menjadi catatan adalah soal pengaturan moralitas individu di ruang privat.

"Mengatur moralitas individual di ruang privat & masuk dalam kriteria kejahatan tanpa korban: zina dan lain-lain. Banyak orang akan masuk penjara. Penjara makin penuh. Orang dapat melaporkan orang lain dengan mudah, karena pasalnya tersedia. Macam-macam," ujar dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2