"Begini, (dana hibah KONI) memang sangat rawan (korupsi). Saya cerita ketika zaman saya. Setiap tahun itu selalu ada penganggaran untuk KONI. Anggarannya memang kita tergantung dari usulan yang ada dan dari pagu yang sudah ada dari pemerintah," kata mantan Menpora, Roy Suryo, Kamis (19/9/2019).
Roy mengaku sempat mendengar saran agar dana hibah KONI tidak langsung dicairkan dan diserahkan. Politikus Partai Demokrat itu menyebut kalau anggaran KONI bisa 'diputar'.
"Nah memang, terus terang saja, banyak juga suara yang saya dengar, saya kan dulu menggantikan Mas Andi (Andi Mallarangeng) kan, katanya, 'ini menteri baru bego amat, kaya gitu (dana hibah) kan sebenarnya bisa diputar dulu, Pak', begitu," terang Roy.
"Misalnya ditahan dulu, kan lumayan, sebelum gitu (dicairkan) kan nggak ngurangi duitnya aja udah lumayan bunganya," imbuhnya.
Namun Roy mengaku tidak melakukan hal tersebut. Dia mengklaim selalu langsung menyerahkan ke KONI ketika dana hibah bisa dicairkan.
Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan agar penggunaan satuan kerja (satker) khusus untuk dana hibah KONI.
"Hibah sebenarnya boleh saja. Tapi untuk KONI sebaiknya pakai satker sendiri, khusus. Nanti BPK merekomendasikan soal itu," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada wartawan di Istana, Kamis (19/9).
Moermahadi menyebut urusan dana hibah KONI ini sempat dibahas Ketua KONI yang baru. Mekanisme pertanggungjawaban masih dibahas.
