RUU KUHP

Pasal Penghinaan Presiden Pernah Dihapus MK, Bagaimana Bila Digugat Lagi?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 19 Sep 2019 14:09 WIB
Istana Merdeka, Jakarta (rengga/detikcom)
Jakarta - Pasal Penghinaan Presiden masuk dalam RUU KUHP dan akan disahkan pada 24 September 2019. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menghapus materi pasal tersebut 13 tahun lalu. Lalu, bagaimana bila pasal itu ikut disahkan DPR dan digugat kembali ke MK?

Secara materi, Pasal Penghinaan Presiden versi KUHP baru memiliki perbedaan dibandingkan di KUHP saat ini. Dalam KUHP penjajah Belanda itu, Pasal Penghinaan Presiden merupakan delik biasa dengan ancaman 5 tahun penjara. Dalam KUHP baru, diubah, menjadi delik aduan dengan ancaman 4,5 tahun penjara.

Bila disahkan DPR pekan depan, maka potensi digugat ke MK akan besar. Lalu bagaimana sikap MK mengadili Pasal Penghinaan Presiden, apakah langsung menghapus seperti pada 2006, atau berubah sikap dan tetap mengesahkan dengan berbagai pertimbangan.

Untuk menebaknya, bisa dibaca Putusan MK soal penayangan quick count. Pada Pemilu 2014, 2009 dan 2014, quick count bisa langsung disiarkan. Namun dalam Pemilu 2019, MK berpikir sebaliknya yaitu hasil quick count bisa disiarkan dengan jeda, minimal pukul 15.00 WIB.

Mengapa MK berubah pikiran?