Kementerian Baru Urusi Regulasi Harus Perhatikan 7 Poin Ini

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 19 Sep 2019 08:11 WIB
Foto: Jimmy Usfunan (ist.)
Foto: Jimmy Usfunan (ist.)
Jakarta - Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menyepakati beberapa perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya pembentukan kementerian/lembaga yang mengurusi regulasi.

"Setidaknya terdapat 7 catatan kewenangan dan kelembagaan yang perlu diperhatikan oleh Presiden dalam membentuk Kementerian Perundang-undangan atau Badan Regulasi Nasional (atau nama lain) yang berkedudukan setingkat kementerian agar kinerja dalam menyelesaikan berbagai persoalan regulasi ke depan," kata ahli hukum tata negara Jimmy Usfunan saat berbincang dengan detikcom, Kamis (19/9/2019).

Pertama, kementerian baru itu melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, penetapan dan pengundangan. Yaitu dari RUU, rancangan PP, rancangan Perpres, rancangan Peraturan Menteri dan Peraturan dari Lembaga Pemerintah nonkementerian hingga Lembaga non struktural.

"Kedua, kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan perundang-undangan berwenang melakukan pengharmonisasian dan pengundangan terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujar pengajar Universitas Udayana, Bali itu.


Selanjutnya
Halaman
1 2