detikNews
Rabu 18 September 2019, 13:08 WIB

Membaca Lagi Putusan MK yang Amanatkan Penyadapan Diatur UU, Bukan Institusi

Andi Saputra - detikNews
Membaca Lagi Putusan MK yang Amanatkan Penyadapan Diatur UU, Bukan Institusi ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - UU KPK baru menuai kontroversi, salah satunya penyadapan harus izin Dewan Pengawas. Selama ini, penyadapan diatur lewat peraturan internal. Bagaimana seharusnya pengaturannya?

Soal teknis penyadapan pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK itu, 9 hakim konstitusi sepakat bila setiap penyadapan harus diatur secara tegas dalam UU.

"Mahkamah berpendapat bahwa tata cara penyadapan tetap harus diatur Undang-Undang. Hal ini dikarenakan hingga kini pengaturan mengenani penyadapan masih sangat tergantung pada kebijakan masing-masing instansi," demikian pertimbangan MK Nomor 05/PUU-VIII/2010 yang dikutip detikcom, Rabu (18/9/2019).

MK kemudian mengutip Putusan Nomor 006/PUU-I/200372. Alasan perlunya diatur di UU karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukan justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.

"Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi," ujar MK dalam putusan MK yang diketuai Mahfud MD kala itu.

MK juga menegaskan, penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights).

"Namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," tegas MK.

MK mengakui, keberlakuan penyadapan sebagai salah satu kewenangan penyelidikan dan penyidikan telah membantu banyak proses hukum. Hal itu memudahkan para aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana.

"Namun demikian, kewenangan aparat penegak hukum tersebut tetap harus dibatasi juga agar penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi," kata MK.

Lalu bagaimana dengan penyadapan di berbagai negara? Hampir di semua negara, institusi yang berwenang menyadap haruslah izin lembaga di luar institusi tersebut. Siapa lembaga yang dimintai izin? Tergantung kebijakan politik masing-masing negara, ada yang ke pengadilan, ke Menteri Sekretaris Negara atau ke lembaga independen.

Seperti di Amerika Serikat (AS), penyadapan harus mendapatkan perintah pengadilan untuk pelaksanaannya. Hal itu diatur dalam Title III of Ombnibus Crime and Safe Street Act 1968, Foreign Intelligence Surveillance Act 1978, The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 U.S.C 3121-3127. Tindakan penyadapan dalam Title III of Ombnibus Crime and Safe Street Act 1968.

Penyadapan di Inggris juga harus memerlukan izin dari institusi di luar institusi yang berhak menyadap. Yaitu meminta izin dari The Secretary of State atau The Home Secretary, sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk hukum dan ketertiban Inggris.

Penyadapan ini ditujukan kepada kepentingan keamanan nasional yang bertujuan melindungi dari kejahatan serius, perekonomian nasional atau memberikan efek kepada ketentuan yang mengatur perjanjian bantuan hukum internasional.

Di Prancis diatur ketat dan harus benar-benar seizin pengadilan. Meski demikian, penyadapan ini diawasi oleh sebuah komisi independen. Anggota komisi ini ditunjuk oleh Presiden Prancis atas usulan Wapres untuk masa jabatan 6 tahun.

Di Belanda, penyidik harus mendapatkan surat perintah yang dikeluarkan hakim. Penyadapan ini ditujukan untuk kejahatan serius seperti yang ancaman pidananya di atas 4 tahun penjara, kepentingan intelijen, keamanan nasional dan pertahanan negara.

Bagaimana di Indonesia? Penyadapan oleh BNN dilakukan setelah mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri (PN). Namun dalam waktu mendadak, bisa saja tanpa izin terlebih dahulu. Dengan catatan, 1x24 Jam setelahnya harus memberitahukan penyadapan itu ke Ketua PN.

Penyadapan oleh BNN maksimal untuk waktu 3 bulan. Bila masih kurang, bisa dimintakan pertambahan waktu sekali lagi, untuk 3 bulan ke depan.

Demikian pula penyadapan yang dilakukan oleh intelijen. Dalam UU Intelijen Negara penyadapan tidak boleh sembarangan.

"Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri," demikian bunyi Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara.

Apa saja yang boleh disadap oleh intelijen? Ada dua kriteria yang boleh disadap, yaitu:

1. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau.
2. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Penyadapan itu dilakukan dengan syarat untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen, atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan jangka waktu penyadapan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun di UU KPK baru, penyadapan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Prosedurnya:

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas untuk melakukan Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin tertulis diajukan.
4. Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama.


(asp/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com