detikNews
Rabu 18 September 2019, 10:03 WIB

Melihat Rumitnya Prosedur BNN Melakukan Penyadapan Gembong Narkoba

Andi Saputra - detikNews
Melihat Rumitnya Prosedur BNN Melakukan Penyadapan Gembong Narkoba Gedung BNN (ari/detikcom)
Jakarta - Salah satu materi UU KPK yang baru yaitu penyadapan yang harus seizin Dewan Pengawas (Dewas). Hak penyadapan juga dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penyidikan kasus narkotika. Bagaimana pengaturannya?

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikutip, Rabu (18/9/2019), kewenangan penyadapan dimiliki oleh BNN. Untuk menyadap, BNN harus meminta izin ke Ketua Pengadilan Negeri untuk 'penyidikan'. Penyadapan hanya dilakukan maksimal 3 bulan sejak ditandatangani Ketua PN. Bila dirasa kurang, harus meminta izin kembali ke Ketua PN untuk satu kali lagi.

"Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama," demikian bunyi Pasal 77 ayat 3.


Bagaimana bila perlu menyadap secara mendadak? Maka bisa saja BNN menyadap tanpa izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun, harus segera memberitahu setelah itu.

"Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," demikian bunyi Pasal 78 ayat 2.

Setelah itu, prosedur tetap (protap) dan petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh internal BNN. Salah satunya Keputusan Deputi Bidang Pemberantasan Nomor 1/2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Salah satunya berisi kualifikasi pelaksana penyadap, yaitu:

1. Memahami administrasi umum
2. Memahami administrasi intelijen, penyelidikan, penyidikan di bidang tindak pidana narkotika.
3. Memiliki moral dan integritas baik.
4. Memiliki ketrampilan dalam bekerja.
5. Memiliki kemampuan dalam membangun sinergi.
6. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7. Memiliki semangat yang tinggi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.
8. Memiliki ketrampilan dalam mengoperasionalkan peralatan komputer dan peralatan lainnya sesuai dengan tugas yang diembannya.
9. Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melansakana dan menyelesaikan tugas.

Penyadapan BNN dilaksanakan di bawah pengawasan Direktorat Intelijen. Direktorat ini membuat SOP detail penyadapan. Setiap permohonan penyadapan melalui 24 tingkat pemeriksaan. Dari permohonan penyadapan oleh penyidik (detail aktivitas 1) hingga Penyidik memulai penyadapan (detail aktivis 24).

Bagaimana bila butuh waktu perpanjangan penyadapan? Maka harus kembali membuat surat permohonan perpanjangan penyadapan. Surat itu ditujukan kepada Deputi Pemberantasan dan didisposisi ke Direktur Inteijen.

Proses seleksi penyadapan dilakukan berjenjang, termasuk pemetaan kasus dan gelar perkara mengapa peyadapan perlu dilakukan kembali. Hingga masuk ke tahap 20 yaitu pemasukan nomor target ke sistem penyadapan.
(asp/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com