Menkum HAM: RUU Pemasyarakatan Tingkatkan Pelayanan Binaan

Jakarta - DPR menyepakati Revisi UU Pemasyarakatan untuk dibawa ke Paripurna. Konsep restorative justice disebut akan disinkronkan dengan hukuman restoratif dalam KUHP.

"Sekarang konsep restorative justice keadilan restoratif, nanti sinkron dengan KUHP yang sudah memperkenalkan konsep hukuman yang restoratif," ujar Menkum HAM Yasonna H Laoly di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: RUU Pemasyarakatan Disepakati, Ini 11 Poin Barunya

Yasonna menyebut nantinya akan dilakukan peningkatan bagi pelayanan binaan anak. Selain itu, nantinya ada pula pengenalan cuti hingga pemandirian napi.

"Ya peningkatan bagi pelayanan binaan ya, anak, semua itu adalah merupakan lebih komprehensif. Nanti ada pengenalan cuti keluarga ya, mengunjungi dan semacam penegasan pemandirian napi," ujar Yasonna.

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakati RUU Pemasyarakatan, Segera Disahkan di Paripurna

"Ini semua adalah konsep saya kira harus kita wujudkan, karena memang filosofinya tidak lagi seperti dulu pembalasan terintegrasi sosial kemudian ditambah lagi restorasi justice-nya," sambungnya.

Yasonna mengatakan pembahasan RUU Pemasyarakatan ini telah disepakati semua pihak. Namun, bila terdapat perubahan pandangan, dapat dilihat dalam Paripurna.

"Seluruh fraksi setuju untuk dibawa ke Paripurna, nanti kalau ada perubahan kita lihat di Paripurna," tuturnya. (dwia/knv)