MenPAN Ungkap Alasan Pemerintah Ngotot Ingin Pegawai KPK Jadi ASN

Jakarta - Revisi UU KPK telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pagi ini. Salah satu poin dalam UU KPK baru itu adalah status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN). Apa alasannya?

"Ini supaya ada hope ya. Kalau namanya aparatur sipil negara itu ada harapan. Setelah pensiun ada (dana) pensiun. Jadi semua orang yang bekerja untuk negara itu di masa tuanya ada harapan hidup. Ini bagian dari perlindungan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin usai rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Syafruddin menjelaskan masih ada waktu dua tahun untuk implementasi status ASN pada pegawai KPK. Ia menyebut akan ada mekanisme afirmasi untuk pegawai KPK sehingga tidak perlu ada lagi mekanisme penyaringan untuk menjadi ASN.

"Tinggal kita implementasikan, tapi kan masih panjang. Ada jeda waktu yang masih bisa di-spare waktu dua tahun, ya. Jadi pegawai (KPK) yang ada tidak serta-merta (menjadi ASN). Pegawai yang ada juga banyak ASN, sudah, itu sudah 70 persenan kalau nggak salah ya," kata Syafruddin.
"Tidak, tidak lagi (lewat mekanisme penyaringan). Itu nanti ada afirmasi namanya," imbuhnya.

Menurut Syafruddin, pemerintah memandang perlu status ASN untuk pegawai KPK karena kini hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Ia menyatakan masa berlaku UU ASN masih relatif baru.

"Ya kan UU-nya ada. Dulu kan tidak ada UU-nya. UU ASN kan baru diberlakukan 2015, jadi baru relatif muda. Jadi semua yang menyangkut aparatur itu diatur oleh tiga UU, UU Aparatur Negara dan UU Aparatur Sipil Negara. Aparatur Negara itu TNI/Polri, itu aparatur negara. Di luar dari itu, (adalah) aparatur sipil negara," ucap Syafruddin. (azr/dhn)