"Karena presiden memimpin sendiri pelemahan KPK, melalui DPR seolah- olah itu legal," kata Rocky Gerung di sela-sela kuliah umum di Universitas Bosowa, Makassar, Selasa (17/9/2019).
Dia menyebutkan, revisi UU KPK di DPR ibarat pertunjukan orkestrasi yang dipimpin Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dari awal memang direkayasa disuruh cepat-cepat supaya isunya mengendap karena akan ada isu baru lagi, soal kebakaran hutan dan segala macam," terangnya.
"Tapi publik akan mengingat itu sebagai pengerdilan hak demokrasi itu, pengerdilan kemampuan KPK untuk membersihkan negeri ini dan ini akan masih berlanjut dan masyrakat sipil tidak akan terima," imbuh Rocky.
Menurut Rocky, seharusnya presiden melibatkan publik untuk menampung masukan terkait revisi UU KPK. "Mustinya Presiden tanya publik bukan tanya DPR. KPK itu kayak Irian sih musti referendum," ujarnya.
Hari Ini, Revisi UU KPK Akan Dibawa ke Rapat Paripurna!:
(fiq/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini