detikNews
2019/09/16 08:43:43 WIB

Jokowi Tolak Poin yang Tak Ada di Revisi UU KPK, Apa Kata Fahri?

Mochamad Zhacky - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jokowi Tolak Poin yang Tak Ada di Revisi UU KPK, Apa Kata Fahri? Fahri Hamzah (M Zhacky/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak salah satu poin yang tidak ada dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yakni penyadapan harus seizin pengadilan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membela Jokowi.

"(Penyadapan KPK harus izin pengadilan) ada dalam perdebatan. Jadi dalam perdebatannya itu, yang menganggap ini adalah bagian dari criminal justice system secara tepat, maka setiap penyadapan itu izinnya kepada pengadilan," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).



Menurut Fahri, ada pihak yang menyarankan supaya penyadapan yang dilakukan KPK atas izin Dewan Pengawas (Dewas). Ia menuturkan saran tersebutlah yang didengar Jokowi.

"Tetapi yang ingin KPK independen bilang jangan, lebih baik dikasih ke dewan pengawas yang ada di dalam KPK. Nah jadi Pak Jokowi akhirnya ngambil policy, 'nggak, biar yang independen aja'. Begitu loh. Jadi bukan nggak ada," jelasnya.

"Poin-poin yang disampaikan Pak Jokowi itu ada dalam perdebatan. Karena itu, dia bisa berbeda DIM nanti dengan DPR. Jadi bukan nggak ada. Memang semua ada dalam perdebatan," imbuh Fahri.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com