Independensi KPK Diminta Tak Diganggu Gugat

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 15 Sep 2019 09:38 WIB
Ilustrasi / Aksi tolak revisi UU KPK (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Penolakan terhadap revisi UU KPK makin meluas. Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kalimantan Tengah menolak KPK dilemahkan dan memberikan pernyataan sikap.

"Kami datang hari ini, menyatakan sikap bahwa kami menolak revisi UU KPK, menolak upaya pelemahan terhadap KPK dan kita juga menyatakan secara terbuka bahwa AMM Kalteng bersama KPK, ini bentuk dukungan kami," kata Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kalteng, Priyono, dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip pada Minggu (15/9/2019).

Ada tiga poin yang menjadi pernyataan sikap serta dukungan kepada KPK. Pertama, menolak revisi UU KPK. Kedua, tolak segala bentuk upaya pelemahan KPK. Ketiga, AMM Kalteng Bersama KPK.



Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalteng, Kurniawan, berharap independensi KPK tidak diganggu-gugat oleh siapapun dan pihak manapun. KPK harus bebas dari intervensi. KPK jangan sampai dijadikan lembaga Pemerintah Pusat. Selain itu jika pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN, maka hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.

"Kami pertegas, independensi KPK jangan sampai diganggu-gugat, KPK harus bebas dari intervensi dari siapapun dan dari pihak manapun," jelas Kurniawan.

Kepala Departemen Kominmas PW Nasyiatul 'Aisyiyah Kalteng, Anisa Meutia, mengatakan bahwa NA sebagai organisasi perempuan muda Indonesia turut prihatin dengan gejala pelemahan terhadap KPK. Nasyiatul 'Aisyiyah juga keberatan jika ada revisi UU KPK, karena hal ini dirasa belum saatnya. Harusnya saat ini pemerintah dan lembaga legislatif memperkuat KPK dengan memberikan dukungan agar pemberantasan korupsi berjalan dengan baik, karena korupsi menjadi budaya laten yang tentunya tidak memberikan edukasi yang baik untuk generasi muda.



Ketua Umum PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalteng, Ilham Syah Putra, berharap dan terus melakukan upaya di internal organisasi dan wilayah tataran pelajar berharap literasi tentang UU KPK harus terang benderang agar masyarakat paham akan masalah besar yang tengah dihadapi oleh lembaga independen anti rasuah yaitu KPK. Ia juga berharap gelombang pembelaan dan dukungan kepada KPK dari masyarakat dan para aktivis semakin besar.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kominfo PW Pemuda Muhammadiyah Kalteng, Yandi Novia, mengatakan bahwa Angkatan Muda Muhammadiyah Kalteng akan terus mengawal dan mencari dukungan untuk KPK dari masyarakat Kalteng secara luas, hashtag #KamibersamaKPK dan #TolakRevisiUUKPK akan kami kawal. (imk/dkp)