Presiden Jokowi sudah memberikan perintah kepada Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati terkait masalah karhutla ini. Lewat sambungan telepon pada Jumat (13/9) kemarin, Jokowi meminta para pejabat itu untuk berkoordinasi terkait penanganan karhutla.
Panglima TNI Marsekal Hadi menyatakan sudah melakukan teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau Hujan Buatan di wilayah yang terkena karhutla. Hasilnya, hujan terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tambah pesawat untuk menebar garam langsung 3,5 ton sekaligus dengan pesawat CN," kata Marsekal Hadi seperti dalam rilis Biro Pers Sekretariat Presiden, Sabtu (14/9/2019).
Panglima TNI dan Kapolri juga sudah terjun langsung ke lapangan untuk menangani karhutla beberapa waktu lalu. Hari ini, Marsekal Hadi bersama Kepala BNPB Doni Monardo juga mendatangi Riau untuk memimpin pengendalian karhutla lebih lanjut.
Sebelum terbang ke Riau, Doni Monardo memberikan pernyataan terkait penanganan Karhutla. Doni meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-walikota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.
"Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli. Kami siap membayar rakyat untuk menjadi satgas, daripada rakyat dibayar untuk membakar lahan," tegas Doni.
Doni menyinggung pejabat daerah yang kurang peduli akan lingkungan wilayahnya. Dia mengatakan ada unsur beberapa pejabat daerah kerap absen saat rapat.
"Saya tidak menyinggung siapa. Tapi pejabat setingkat kabupaten/kota. Ini kelurahan unsur komandan, saat rapat, tidak hadir. Kami mengharap kerja sama dari semua komponen. Bapak-bapak bupati, camat, untuk lebih giat mencegah terjadinya kebakaran. Kalau sudah terbakar, sulit memadamkannya," urainya.
Doni mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, dan Polri terus berkoordinasi untuk mengupayakan pemadaman titik api. Dia menjelaskan penyebab meningkatnya titik api di sejumlah wilayah adalah curah hujan yang minim.
"Di Kalimantan, gambutnya belum padam. Disampaikan curah hujan nyaris tidak ada. Jumlah lahan gambut yang terbakar sangat besar. Mencapai lebih dari 80 ribu (hektare). Sampai tanggal 31 Agustus 2018, mencapai 238.000 ha. Lahan gambut terluas yang terbakar di Riau, mencapai 40 ribu ha. Memadamkan lahan gambut, bukan pekerjaan yang mudah," jelas Doni.
![]() |
Akibat karhutla ini, udah di banyak daerah di Pulau Sumatera sudah berbahaya bagi manusia. Berdasarkan laporan rekapitulasi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) untuk Jumat (13/9/2019) hingga pukul 15.00 WIB. Udara mulai dari Pekanbaru hingga Bengkalis bukan hanya tidak sehat, tapi sudah masuk kategori berbahaya.
Keterangan ISPU itu berasal dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang disampaikan oleh Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo kepada wartawan.
Hasil pemantauan ISPU hari ini menunjukkan kualitas udara ambien di Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan dalam kondisi baik hingga berbahaya.
Berikut rincian tingkat pencemaran udara per wilayah:
a. Pekanbaru: berbahaya
b. Siak: berbahaya
c. Kampar: berbahaya
d. Rokan Hilir: berbahaya
e. Dumai: sangat tidak sehat
f. Bengkalis: sangat tidak sehat hingga berbahaya
g. Aceh: baik
h. Sumatera Barat: sedang
i. Kepulauan Riau: sedang
j. Jambi: tidak sehat
k. Sumatera Selatan: sedang
Sementara itu menurut BNPB, upaya pemadaman dengan bom air (water bombing) untuk mengatasi karhutla di Sumatera dan Kalimantan belum maksimal. Api tidak bisa dimatikan oleh water bombing karena sumber api berada di kedalaman, termasuk di kedalaman lahan gambut. Sumber api berada di bawah permukaan tanah sehingga, bila api di permukaannya padam, api di bawah tanah masih menyala.
"Di laporan tersebut, bisa dilihat sudah dibom berkali-kali tapi nggak mati juga," kata Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo.
Laporan Kementerian LHK menyebutkan, sudah ada empat perusahaan sebagai tersangka dari kasus karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. KLHK juga menyegel 42 perusahaan. Empat korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT ABP, PT AER, PT SKM dari Kalimantan Barat dan PT KS dari Kalimantan Selatan. Keempat perusahaan itu bergerak di bidang sawit.
![]() |
"Ada 42 perusahaan yang disegel, 1 milik masyarakat. Jadi total 43 lokasi yang disegel penyidik KLHK. Semua ini ada di beberapa provinsi," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).
Ridho menambahkan, beberapa perusahaan yang disegel pun diketahui memiliki modal dari luar negeri. "Di sini ada satu perusahaan dari Singapura dan 3 dari Malaysia. Kepada perusahaan ini, kami sedang lakukan proses penyelidikan," tambahnya.
Kritikan pun dilontarkan kepada pihak pemerintah terkait penanganan karhutla yang belum juga rampung ini. Presiden Jokowi diminta untuk merealisasikan janjinya mencopot pejabat TNI dan Polri yang tak bisa mengatasi karhutla.
PAN menilai Jokowi harus menunaikan apa yang dikatakannya saat itu. Mengingat karhutla di Riau terus berulang dan tak kunjung berakhir.
"Tapi kalau pernah dijanjikan seperti itu ya kita menunggu janji itu. Supaya ini tidak terulang lagi. Agar ini jadi perhatian penting selama bekerja di sana," kata Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay.
Saleh sendiri mengaku prihatin dengan karhutla yang terus berulang. Bahkan, menurut dia, imbas karhutla tersebut telah mengganggu negara tetangga.
"Kalau kita mendengar keluh masyarakat asap di Riau itu sudah mengganggu masyarakat. Kan bukan hanya masyarakat yang ada di Riau saja, bahkan Malaysia sendiri sudah mengeluh. Ada informasi juga PM Malaysia juga sudah ingin menulis surat ke kita tentang penanganan karhutla tersebut. Kita meminta langkah-langkah yang dilakukan Jokowi terkait penanganan karhutla tersebut. Pertama, karena Presiden Jokowi pernah menyampaikan penanganan karhutla akan lebih baik, faktanya kan terulang lagi. Karena itu kita meminta untuk menangani dengan baik," tutur Saleh.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid. Sodik mengatakan sebagai seorang presiden Jokowi harus konsisten dengan ucapannya untuk mencopot pejabat TNI/Polri yang tak becus mengatasi karhutla.
Baca juga: #IndonesiaDaruratAsap, Netizen Prihatin |
"Minta Jokowi konsisten dengan janjinya sebagai seorang presiden. Konsistensi penting supaya jadi peringatan dan pelajaran bagi pejabat yang dimaksud. Konsistensi itu juga penting dalam pengamanan daerah dari karhutla mengingat besarnya kerugian akibat karhutla," beber Sodik.
Janji itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla pada 6 Agustus 2019 lalu. Dia mengatakan telah memerintahkan Panglima dan Kapolri mencopot jajarannya yang tak bisa mengatasi karhutla. Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir dalam rapat tersebut.
"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini