Presiden Jokowi sudah memberikan perintah kepada Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati terkait masalah karhutla ini. Lewat sambungan telepon pada Jumat (13/9) kemarin, Jokowi meminta para pejabat itu untuk berkoordinasi terkait penanganan karhutla.
Panglima TNI Marsekal Hadi menyatakan sudah melakukan teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau Hujan Buatan di wilayah yang terkena karhutla. Hasilnya, hujan terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
"Kita tambah pesawat untuk menebar garam langsung 3,5 ton sekaligus dengan pesawat CN," kata Marsekal Hadi seperti dalam rilis Biro Pers Sekretariat Presiden, Sabtu (14/9/2019).
Panglima TNI dan Kapolri juga sudah terjun langsung ke lapangan untuk menangani karhutla beberapa waktu lalu. Hari ini, Marsekal Hadi bersama Kepala BNPB Doni Monardo juga mendatangi Riau untuk memimpin pengendalian karhutla lebih lanjut.
Sebelum terbang ke Riau, Doni Monardo memberikan pernyataan terkait penanganan Karhutla. Doni meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-walikota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.
"Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli. Kami siap membayar rakyat untuk menjadi satgas, daripada rakyat dibayar untuk membakar lahan," tegas Doni.
Doni menyinggung pejabat daerah yang kurang peduli akan lingkungan wilayahnya. Dia mengatakan ada unsur beberapa pejabat daerah kerap absen saat rapat.
"Saya tidak menyinggung siapa. Tapi pejabat setingkat kabupaten/kota. Ini kelurahan unsur komandan, saat rapat, tidak hadir. Kami mengharap kerja sama dari semua komponen. Bapak-bapak bupati, camat, untuk lebih giat mencegah terjadinya kebakaran. Kalau sudah terbakar, sulit memadamkannya," urainya.
Doni mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, dan Polri terus berkoordinasi untuk mengupayakan pemadaman titik api. Dia menjelaskan penyebab meningkatnya titik api di sejumlah wilayah adalah curah hujan yang minim.
"Di Kalimantan, gambutnya belum padam. Disampaikan curah hujan nyaris tidak ada. Jumlah lahan gambut yang terbakar sangat besar. Mencapai lebih dari 80 ribu (hektare). Sampai tanggal 31 Agustus 2018, mencapai 238.000 ha. Lahan gambut terluas yang terbakar di Riau, mencapai 40 ribu ha. Memadamkan lahan gambut, bukan pekerjaan yang mudah," jelas Doni.
 Foto: Proses pemadaman karhutla. (Dok ANTARA FOTO/Rony Muharrman). |
Akibat karhutla ini, udah di banyak daerah di Pulau Sumatera sudah berbahaya bagi manusia. Berdasarkan laporan rekapitulasi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) untuk Jumat (13/9/2019) hingga pukul 15.00 WIB. Udara mulai dari Pekanbaru hingga Bengkalis bukan hanya tidak sehat, tapi sudah masuk kategori berbahaya.
Keterangan ISPU itu berasal dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang disampaikan oleh Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo kepada wartawan.
Hasil pemantauan ISPU hari ini menunjukkan kualitas udara ambien di Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan dalam kondisi baik hingga berbahaya.
Berikut rincian tingkat pencemaran udara per wilayah:
a. Pekanbaru: berbahaya
b. Siak: berbahaya
c. Kampar: berbahaya
d. Rokan Hilir: berbahaya
e. Dumai: sangat tidak sehat
f. Bengkalis: sangat tidak sehat hingga berbahaya
g. Aceh: baik
h. Sumatera Barat: sedang
i. Kepulauan Riau: sedang
j. Jambi: tidak sehat
k. Sumatera Selatan: sedang
