detikNews
Jumat 13 September 2019, 22:59 WIB

Mengapa Jokowi Tak Pernah Ajak Bicara KPK soal Revisi UU?

Faiq Hidayat - detikNews
Mengapa Jokowi Tak Pernah Ajak Bicara KPK soal Revisi UU? Pimpinan KPK konferensi pers soal menyerahkan pengelolaan KPK kepada Jokowi (Foto: Pradita Utama/detikcom)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo prihatin karena pihaknya tidak pernah diajak bicara soal revisi UU KPK. Bahkan hingga hari ini, dia mengaku tidak tahu draf revisi UU KPK yang tengah dibahas DPR dengan pemerintah.

"Yang sangat kami prihatin dan mencemaskan adalah mengenai RUU KPK, karena sampai hari ini kami draf yang sebetulnya aja kami tidak mengetahui, jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi, kemudian saya juga mendengar rumor, dalam waktu yang sangat cepat kemudian akan diketok, disetujui," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Hal ini disampaikan Agus saat menggelar konferensi pers bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang--Wakil Ketua KPK yang pagi tadi mengundurkan diri. Agus mengatakan pihaknya bertanya-tanya soal alasan pembahasan RUU KPK yang dikebut.


Dia mengatakan pegawai KPK pun bertanya-tanya soal poin apa saja dalam UU KPK yang direvisi. Namun, Agus tidak dapat menjelaskan hal tersebut karena memang pimpinan KPK pun tidak pernah diajak membahas revisi UU KPK.

Agus mengatakan KPK sempat mendatangi Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mengetahui poin UU KPK yang direvisi. Agus mengaku khawatir revisi UU KPK akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Kami ini kalau ditanya anak buah seluruh pegawai tidak mengetahui apa isi undang-undang itu, bahkan kemarin kami menghadap Menteri Kum HAM untuk sebetulnya ingin mendapat draf resmi seperti apa. Nah kemudian Pak Menteri menyatakan nanti akan diundang," ujarnya.

"Terhadap undang-undang kami sangat memprihatinkan, dan kami menilai mungkin ini apa memang betul mau melemahkan KPK. Terus terang penilaian yang masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu. Kepentingan yang paling penting sebetulnya selalu kami tak bisa menjawab isi undang-undang itu apa," tambahnya.


Agus pun berharap Presiden Jokowi mengajak semua pimpinan KPK berdiskusi tentang revisi UU KPK. Dia berharap Jokowi mengambil langkah segera untuk menyelamatkan KPK.



"Mudah-mudahan kami diajak bicara Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami dan isu-isu yang sampai hari ini kami tidak bisa menjawab. Semoga Bapak Presiden segera mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan," kata Agus.

Agus merasa KPK tengah diserang dari berbagai sisi. Terkait kondisi ini, dia mengatakan pengelolaan KPK akan dikembalikan ke Presiden Jokowi.

"Dengan berat hati pada hari ini kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa. Kami menunggu perintah," ucap Agus.


Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan poin-poin revisi UU KPK apa saja yang disetujui dan ditolak. Ada 3 poin yang disetujui dan 4 poin yang ditolak Jokowi.

Untuk poin-poin yang disetujui yakni pembentukan Dewan Pengawas, pemberian kewenangan SP3 dan pegawai KPK harus berstatus ASN.

Sementara 4 poin yang tidak disetujui Jokowi yakni permintaan izin penyadapan ke pengadilan, penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Kemudian Jokowi tak setuju jika KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan terkait penuntutan dan perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK.

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sudah membahas revisi UU KPK. Rapat tertutup antara Baleg DPR dengan pemerintah tentang revisi UU KPK sendiri akan dilanjutkan pekan depan.

"Hari ini pembahasan DIM-nya (Daftar Inventaris Masalah) belum selesai dan akan dilanjutkan pada Senin (16/9) yang akan datang. Kita memahami juga karena Pak Menkum HAM (Yasonna H Laoly) ada di luar kota," kata Supratman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).
(jbr/dnu)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com