Kamis 12 September 2019, 23:11 WIB
Uji Capim KPK
Tak Ingin KPK Tangani Korupsi di Polri, Capim Roby Bicara Cicak Vs Buaya
Capim KPK Roby Arya Brata (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
FOKUS BERITA:
Dinamika Seleksi Capim KPK
Jakarta -
Capim KPK Roby Arya Brata menjelaskan soal gagasan KPK tak lagi menyelidiki kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan. Dia mengakui pernyataan tersebut kontroversial.
"Benar saya mengusulkan KPK tak berwenang lagi menyidik korupsi di polisi dan kejaksaan. Untuk apa tujuannya? Supaya fungsi koordinasi dan supervisi akan dijalankan dengan baik," kata Roby dalam uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III, Komplek DPR/MPR, Kamis (12/9/2019),
Hal ini ditanyakan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Abu Bakar Alhabsyi. Abu Bakar meminta Roby menjelaskan gagasan yang ditulis di dalam makalah Roby.
Roby mengatakan salah satu yang jadi alasannya ialah konflik yang terjadi pada KPK dan Polri. Dia menyinggung soal kasus yang dikenal dengan sebutan Cicak vs Buaya.
"Saya benar mengatakan KPK tak punya kewenangan di kejaksaan dan kepolisian lagi. Kita butuh koordinasi yang baik dengan dia. Yang terjadi kan, begitu ditangkap terjadi Cicak 1, Cicak 2, Cicak 3," ujar dia.
Dia mengatakan penanganan korupsi yang ada di Polri sebaiknya ditangani Kompolnas. Dia berharap dengan koordinasi semacam itu, maka KPK nantinya akan punya kemudahan akses ketika meminta bantuan penyidik dari Polri maupun kejaksaan.
"Gimana mau ada harmonisasi dan koordinasi? Itu serahkan ke Kompolnas supaya nanti ada apa-apa, minta bantuan ke polisi itu dikasih. Kan pernah ada kasus kan, begitu lagi meriksa, penyidik ditarik oleh polisi. Karena apa? Hubungannya nggak baik," ucap dia.
Roby mengatakan usulan tersebut memang kontroversial. Namun, menurutnya konsep tersebut dijalankan di Australia.
"Tapi kalau diserahkan ke Kompolnas, saya yakin kalau minta penyidik, dikasih. Minta kerja sama dibantu. Begitu pun kejaksaan. Ini memang kontroversial tapi bisa dikaji ya.Ddan sudah terjadi di Australia. Ketika mereka punya kewenangan menyidik, polisinya fight back. Akhirnya menyerah, sudah lah serahkan saja ke police integrity commision," ucapnya.
(jbr/fdn)
"Benar saya mengusulkan KPK tak berwenang lagi menyidik korupsi di polisi dan kejaksaan. Untuk apa tujuannya? Supaya fungsi koordinasi dan supervisi akan dijalankan dengan baik," kata Roby dalam uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III, Komplek DPR/MPR, Kamis (12/9/2019),
Hal ini ditanyakan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Abu Bakar Alhabsyi. Abu Bakar meminta Roby menjelaskan gagasan yang ditulis di dalam makalah Roby.
Roby mengatakan salah satu yang jadi alasannya ialah konflik yang terjadi pada KPK dan Polri. Dia menyinggung soal kasus yang dikenal dengan sebutan Cicak vs Buaya.
"Gimana mau ada harmonisasi dan koordinasi? Itu serahkan ke Kompolnas supaya nanti ada apa-apa, minta bantuan ke polisi itu dikasih. Kan pernah ada kasus kan, begitu lagi meriksa, penyidik ditarik oleh polisi. Karena apa? Hubungannya nggak baik," ucap dia.
Roby mengatakan usulan tersebut memang kontroversial. Namun, menurutnya konsep tersebut dijalankan di Australia.
"Tapi kalau diserahkan ke Kompolnas, saya yakin kalau minta penyidik, dikasih. Minta kerja sama dibantu. Begitu pun kejaksaan. Ini memang kontroversial tapi bisa dikaji ya.Ddan sudah terjadi di Australia. Ketika mereka punya kewenangan menyidik, polisinya fight back. Akhirnya menyerah, sudah lah serahkan saja ke police integrity commision," ucapnya.
(jbr/fdn)
