Surati DPR soal Capim Firli-Johanis, KPK Ingin Cegah Risiko Politik

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 12 Sep 2019 11:56 WIB
Foto: dok detikcom
Jakarta - Komisi III DPR ternyata sudah menerima surat dari KPK tentang rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK. Setidaknya, ada dua surat yang diterima anggota Dewan, yaitu soal Firli Bahuri dan Johanis Tanak.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan isi surat mengenai Firli sebagai capim KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik berat semasa menjabat Deputi Penindakan KPK. Namun, berkaitan dengan Johanis, Desmond tidak menyampaikan secara gamblang.




"Agak aneh seorang pimpinan KPK hari ini melakukan penyerangan di detik-detik terakhir. Ini luar biasa sekali, sudah bukan sesuatu yang lumrah. Ini kenapa tidak sejak awal di Pansel. Ada ketakutan luar biasa, ada penolakan luar biasa. Ini kan aneh," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Mengenai dua surat itu, KPK tidak secara tegas menyampaikan apa isinya karena dianggap rahasia. Namun KPK berharap DPR dapat melihat dengan jelas keinginan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen.




"Seperti yang sudah disampaikan pimpinan KPK Saut Situmorang kemarin, KPK telah mengirimkan surat resmi ke DPR, khususnya Komisi III DPR RI, terkait rekam jejak calon pimpinan. Isinya tentu tidak dapat kami sampaikan karena sifat suratnya rahasia," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

"Nanti tinggal DPR yang diharapkan dapat memilah secara cermat jika memang memiliki keinginan agar KPK tetap independen dan pimpinannya tidak memiliki kedekatan dengan kekuatan politik tertentu. Karena hal tersebut, selain akan berisiko bagi KPK, juga berisiko bagi upaya membentuk politik yang berintegritas," imbuh Febri.



Mengenai Firli, pada Rabu (11/9), KPK menggelar konferensi pers menyampaikan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Firli pada saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Namun Firli diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke institusi asalnya, yaitu Polri.

Dalam konferensi pers itu, Penasihat KPK Tsani Annafari membeberkan rangkaian pertemuan yang membuat Firli dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Tsani awalnya menjelaskan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik ini dilakukan setelah ada pengaduan masyarakat pada 18 September 2018. Dalam pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa Firli melakukan sejumlah pertemuan, termasuk dengan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).




Kemudian, pada 13 Mei 2018, TGB dan Firli kembali bertemu dalam acara Farewell and Welcome Game Tennis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Wira Bhakti. TGB dan Firli juga terlihat berbicara dan akrab dalam pertemuan ini.

Sedangkan tentang Johanis, KPK tidak berbicara secara lugas. Namun Johanis sempat mencuri perhatian dalam proses seleksi capim KPK ketika mengikuti uji publik pada 28 Agustus kemarin.



Johanis, yang berasal dari kejaksaan, mengaku pernah diintervensi Jaksa Agung M Prasetyo saat menangani perkara yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H Bandjela Paliudju. Ketika itu, Johanis menjabat Kepala Kejati Sulteng.

"Saya menghadap, Jaksa Agung katakan, 'Kamu tahu siapa yang kamu periksa?'. Saya bilang, 'Tahu, dia adalah pelaku dugaan tindak pidana korupsi, mantan gubernur mayor jenderal purn putra daerah'. Selain itu nggak ada lagi. Setelah itu, beliau katakan, 'Dia adalah Ketua Dewan Penasihat NasDem Sulteng'," kata Johanis menirukan, saat dipanggil Jaksa Agung.

Atas ucapan itu, Johanis mengatakan akan mengikuti perintah atasan apabila ingin menghentikan perkara tersebut. Jika diperintahkan tidak ditahan, Johanis akan mengikuti perintah Prasetyo karena dirinya hanya bawahan Jaksa Agung.




"Saya tinggal minta petunjuk saja ke Bapak, saya katakan, 'Siap, Bapak perintahkan, saya hentikan, saya hentikan'. Bapak perintahkan tidak ditahan, saya tidak tahan karena Bapak pimpinan tertinggi di kejaksaan yang melaksanakan tugas-tugas kejaksaan, kami hanya pelaksana,'" ucap Johanis saat menghadap Prasetyo.

Johanis mengaku saat itu berkata kepada Prasetyo bahwa perkara itu adalah momentum baginya menepis kepentingan politik. Sebab, Prasetyo merupakan mantan kader Partai NasDem. Pada akhirnya, menurut Johanis, Prasetyo memberikan lampu hijau kepadanya untuk mengusut perkara itu. (dhn/fdn)