2019/09/11 22:08:09 WIB
Capim KPK Ghufron Nilai Korupsi Dibelikan Mobil dan Dinikmati Bukan TPPU
Halaman 1 dari 2
Nurul Ghufron (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta -
Calon pimpinan (Capim) KPK Nurul Ghufron dimintai pandangan oleh anggota Komisi III DPR tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test). Ghufron menilai jika hasil korupsi digunakan membeli barang untuk kepentingan pribadi tidak masuk kategori TPPU.
Ghufron awalnya ditanya oleh salah seorang anggota Komisi III mengenai peluang suatu tindak pidana korupsi dikembangkan menjadi TPPU. Dia menyebut bisa saja dilakukan pengembangan ke arah TPPU jika uang hasil korupsi itu disembunyikan atau disamarkan menjadi bentuk lainnya seperti dibelikan suatu barang.
"Saya sekali lagi berpandangan bahwa kalau kemudian sebuah tindak pidana korupsi hasilnya kemudian diupayakan dengan mentransaksikan seakan-akan hasil dari uang itu tidak dari hasil kejahatan, maka tindak pidana itu bisa dilanjutkan dua-duanya," kata Ghufron dalam fit and proper test, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Ghufron kemudian memaparkan pandangannya tentang tindakan yang tidak masuk kategori TPPU. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu menyebut jika hasil tindak pidana korupsi dibelanjakan untuk kepentingan pribadi dan dinikmati maka tidak masuk kategori TPPU.
"Yang dimaksud saya tindak pidana korupsi memungkinkan diikuti dengan transaksi untuk menyembunyikan sehingga kena dengan TPPU," jelasnya.
Ghufron awalnya ditanya oleh salah seorang anggota Komisi III mengenai peluang suatu tindak pidana korupsi dikembangkan menjadi TPPU. Dia menyebut bisa saja dilakukan pengembangan ke arah TPPU jika uang hasil korupsi itu disembunyikan atau disamarkan menjadi bentuk lainnya seperti dibelikan suatu barang.
Ghufron kemudian memaparkan pandangannya tentang tindakan yang tidak masuk kategori TPPU. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu menyebut jika hasil tindak pidana korupsi dibelanjakan untuk kepentingan pribadi dan dinikmati maka tidak masuk kategori TPPU.
"Yang dimaksud saya tindak pidana korupsi memungkinkan diikuti dengan transaksi untuk menyembunyikan sehingga kena dengan TPPU," jelasnya.
