Isu pertahanan dinilai sebagai isu vital yang menuntut kepakaran. Pengalaman juga dibutuhkan di ranah ini, sehingga kursi Menhan dinilai tak cocok buat kaum milenial, golongan yang belakangan digadang-gadang untuk menduduki posisi menteri.
"Sosok senior lebih bagus. Menyangkut kedaulatan negara dan isu pertahanan, diperlukan sosok berpengalaman. Posisi Menteri Pertahanan bukan tempat belajar tapi tempat mengambil kebijakan," kata pengamat ketahanan nasional dan intelijen, Stepi Anriani saat berbincang, Rabu (11/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sosok senior lebih baik menempati posisi Menhan, namun sosok senior tersebut idealnya bukan orang yang antikritik. Menhan ke depan perlu berpikiran terbuka, tak hanya menerima saran dari orang terdekat atau politikus tertentu saja, melainkan harus bersedia membuka telinga ke arah akademisi dan memahami tren ancaman kedepan. Tak masalah apakah Menhan nantinya orang parpol atau non-parpol.
"Seandainya ada profesional itu lebih bagus, bisa lepas dari kepentingan parpol. Kalau seandainya dari parpol, harus setop dari kegiatan parpolnya, karena ini sudah bicara soal hidup matinya negara ini. Parpol dan nonparpol tidak masalah. yang penting profesional," kata Stepi yang menyabet gelar Supersemar Award sebagai Juara 1 Karya Ilmiah bidang Sosial Politik.
Alumni Universitas Indonesia ini menilai Menhan kedepan harus mampu mengimplementasikan kebijakan pertahanan yang sesuai dengan tantangan zaman. Tak masalah sosok itu berlatar belakang militer atau sipil.
"Tidak masalah dia berlatar belakang sipil, militer, akademisi. Yang penting dia paham soal ancaman ke depan," ungkapnya.
Tentu saja, syarat pertama, Menhan haruslah Strategic Leadership yang memiliki kemampuan berfikir strategis, cerdas, memahami 'skenario' demi terus menjaga kedaulatan negara dan berpikir jangka panjang.
"Tidak cukup cerdas namun juga cermat dan bijak dalam mengatasi persoalan, kaitannya dengan ancaman ke depan yang semakin dinamis. Dinamika seperti Arab Spring, proxy war dibanyak negara sampai situasi di Papua saat ini," kata Stepi.
Hal-hal seperti Megatrend 2030 juga harus diantisipasi. Adanya pergeseran ekonomi global, demografi, pertumbuhan teknologi yang berimbas pada kejahatan asimetris yang melibatkan perang siber dan teror siber.
Penting sekali memfokuskan diri dalam hal pertahanan utamanya di kawasan sendiri dan regional. Contoh konkretnya adalah dinamika isu Papua. "Menteri Pertahanan ke depan perlu memperhatikan aspek pertahanan di kawasan, terutama Pasifik, sebelum ke kawasan yang lain. Kita harus introspeksi diri kita terhadap kebijakan di Papua. Ini harus menjadi titik balik kita dalam menangani Papua," ujarnya.
Siapa sosok yang sesuai dengan kriteria tersebut? Di program 'Bantu Jokowi Cari Menteri', ada kandidat Menhan yang berasal dari kalangan sipil maupun militer. Detikers bisa ikut terlibat dengan mengisi polling 'Bantu Jokowi Cari Menteri' di sini.
Enam nama yang ditampilkan dalam polling berasal dari ratusan nama usulan Detikers lewat survei 'Bantu Jokowi Cari Menteri'. Nama-nama itu kemudian ditelaah tim pakar dalam focus group discussion (FGD) dan redaksi detikcom kemudian memfinalisasi enam nama calon menteri di setiap kementerian.
Enam nama itu nantinya akan dikerucutkan menjadi 3 nama teratas pilihan Detikers. Nama menteri yang menjabat saat ini (inkumben) tidak ditampilkan dalam polling karena sudah pasti akan diserahkan kepada Jokowi bersama 3 nama dari polling.
Polling berlangsung pada 10-30 September 2019. Yuk isi polling 'Bantu Jokowi Cari Menteri' detik ini juga! (dnu/imk)