Kriteria Menko Polhukam yang Tepat Menurut Komnas HAM

Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) akan dibantu sejumlah menteri koordinator, salah satunya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Apa kriteria yang perlu dimiliki sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Jokowi perlu memilih Menko Polhukam yang bebas dari catatan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini merupakan langkah konkret dari penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai bentuk pemenuhan janji politik.

"Menko Polhukam yang bersih dari catatan HAM adalah pilihan yang tak bisa ditawar Presiden, jika Presiden memang mau menepati janji politiknya," kata komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara umum, semua menteri nanti perlu bebas dari catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Visi dan misi yang baik saja tidak cukup karena tidak bisa diukur secara konkret. Rekam jejak jauh lebih konkret ketimbang visi dan misi.

"Khusus untuk Menko Polhukam, kedua penilaian tersebut menjadi sangat penting dan harus menjadi catatan dengan huruf tebal. Kenapa ini penting? Karena Menko Polhukam akan menjadi tulang punggung Presiden dalam memastikan kebijakan hukum dan HAM agar berjalan dengan maksimal," tuturnya.

Menurut Choirul, bila sosok Menko Polhukam nantinya punya catatan pelanggaran HAM, maka itu bisa menjadi beban bagi Jokowi. Soalnya, Jokowi kadung berjanji menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

"Dalam konteks HAM, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang secara faktual telah menjadi beban politik Presiden Jokowi, belum ada perkembangan positif apa pun," kata Choirul.

Detikers juga dapat membantu Jokowi mencari Menko Polhukam lewat polling 'Bantu Jokowi Cari Menteri' di sini. Caranya yaitu dengan memilih 'Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan' lalu 'Calon Menteri Koordinator Polhukam (non-incumbent)'. Polling berlangsung pada 10-30 September 2019. (dnu/imk)