Laode Syarif: Presiden Punya Waktu 40 Hari Pikirkan Revisi UU KPK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempelajari draf Revisi UU KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengingatkan Jokowi punya waktu 40 hari untuk berpikir sebelum memutuskan menerima atau menolak.

"Jadi kami berharap pemerintah mempelajari dengan sungguh-sungguh, jangan terburu-buru. Karena kan presiden menurut perundang-undangan dapat berpikir selama 40 hari untuk memikirkan hal itu," kata Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Pelajari Draf Revisi UU, Jokowi Tak Mau Independensi KPK Terganggu

Dia mengatakan hingga kini KPK belum menerima draf resmi dari DPR. Dia khawatir RUU itu nantinya benar-benar memperlemah KPK.

"Kami tidak mendapatkan draf utuh yang dikirimkan DPR ke KPK. Jadi kami berharap setelah kami cek jika itu benar, sebagian besar itu, bahkan semua itu untuk memperlemah KPK," ujarnya.

Baca juga: Kaji Revisi UU KPK, Jokowi Rapat Maraton hingga Undang Pakar

Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku concern terhadap rencana revisi UU KPK yang tengah digulirkan DPR. Jokowi sudah melakukan pengkajian bersama jajaran di kabinetnya hingga meminta pandangan para ahli.

"Sudah mulai sejak hari Senin sudah kita maraton minta pendapat para pakar, kementerian, semuanya secara detail," ungkap Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9).


Simak juga video "Massa Pendukung Revisi UU KPK Gelar Aksi di Depan DPR" :

[Gambas:Video 20detik]

(abw/gbr)