Alumni IAIN/UIN Jakarta Bikin Petisi Tolak Revisi UU KPK!

Jakarta - Sebanyak 160 alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengeluarkan petisi untuk menolak rencana revisi Undang-Undang KPK dan calon pimpinan bermasalah. Petisi ditandatangani oleh alumni UIN yang berkarier menjadi akademisi, dosen, aktivis, pengamat politik sampai ke pengacara publik.

Dalam petisinya, rencana revisi Undang-Undang KPK telah menimbulkan kontroversi. Proses revisi disebut tidak sesuai prosedur sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menyebabkan proses dan hasilnya bisa dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, revisi dinilai memperlemah kewenangan dan merusak organisasi di KPK.

Baca juga: Pemerintah Bakal Setujui Revisi UU KPK Sebagian, Ini Gambaran Perombakannya

Di samping itu, revisi UU KPK juga bersamaan dengan uji kepatutan 10 calon pimpinan KPU yang dinilai bermasalah. Ada calon yang disebut tidak melaporkan LHKPN secara rutin dan diduga pernah melakukan pelanggaran berat.

"Melihat ancaman kepada KPK yang terstruktur, sistematis dan masif ini maka kami alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menolak revisi UU KPK," kata juru bicara, M Isnur, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Revisi UU KPK Disebut Bikin Anggota DPR Kebal Hukum

Petisi yang ditandatangani Prof Azyumardi Azra, Prof Sukron Kamil, Burhanudin Muhtadi hingga Ray Rangkuti ini juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak pembahasan rancangan undang-undang ini. Selain itu, petisi juga berisi desakan kepada presiden untuk tidak mengirimkan surat presiden ke DPR.

Kepada Komisi III DPR, para alumni mendesak untuk tidak memilih calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak buruk dengan pelanggaran kode etik maupun yang tak melaporkan LHKPN secara periodik. (bri/gbr)