Revisi UU KPK Disebut Bikin Anggota DPR Kebal Hukum

Jakarta - Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menyebutkan rencana revisi UU KPK akan membuat para anggota DPR menjadi kebal hukum. Menurutnya, anggota Dewan kerap tersandung kasus korupsi.

"Seakan-akan anggota DPR terpilih itu kebal hukum. Karena memang nyaris sedikit kasus lain yang menimpa anggota legislatif, kebanyakan memang kasus korupsi," ujar Yusfritriadi kepada wartawan di Bogor, seperti dikutip Antara, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Akademisi dan Mahasiswa Unair Tolak Revisi UU KPK

Yusfitriadi menuturkan revisi UU KPK menjadi jalan aman bagi anggota Dewan yang gagal terpilih. Upaya revisi undang-undang dianggapnya jadi jalan terakhir agar kasus hukumnya lepas setelah purnajabatan.

"Ada kekhawatiran, kenapa ini (revisi UU KPK) didorong anggota DPR lama, karena mereka itu punya banyak masalah. Sehingga ketika mereka tidak punya kekuasaan akan sangat mudah dilacak KPK karena sudah tidak punya pengaruh lagi," katanya.

Baca juga: JK soal Revisi UU KPK: Penuntutan Tak Perlu Koordinasi dengan Jaksa Agung

Sementara itu, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengaku ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana revisi UU KPK. Ketua Kopel Indonesia Anwar Razak mengatakan pihaknya akan menyampaikan keberatan yang menurutnya juga dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai rencana revisi UU KPK.

"Sebenarnya kita mendesak DPR RI. Tapi, jika dilihat posisi draf ini mesti ada persetujuan presiden. Maka presiden punya power untuk menghentikan. Kita akan melihat, apakah bisa bertemu langsung dan minta langsung untuk bertemu," ujar Anwar. (idn/knv)