detikNews
Selasa 10 September 2019, 14:56 WIB

Anggaran ERP akan Masuk APBD DKI 2020

Arief Ikhsanudin - detikNews
Anggaran ERP akan Masuk APBD DKI 2020 Foto: Ilustrasi ERP (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta - Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta dibatalkan tahun ini. Anggaran pun sudah dihapus dalam APBD-Perubahan 2019, tapi akan diusulkan dalam APBD DKI 2020.

"Ya betul (dihapus dalam APBD-P), diusulkan untuk dimatikan, ada sekitar 10 kegiatan," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).


Anggaran tersebut akan dimasukkan lagi pada APBD 2020. Namun, apakah nominal akan sama dengan APBD 2019 senilai Rp 48 miliar, belum diketahui.

"Ada revisi sesuai kebutuhan kita di 2020," ucap Syafrin.



Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membahas pelaksanaan ERP. Syafrin tidak menerangkan perubahan yang akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Kejaksaan Agung.

"Sedang kita kaji. Karena kan sesuai legal opinion dari Kejaksaan Agung, kita harus lakukan kaji ulang terhadap seluruh dokumen yang ada. Jadi sekarang kami sedang mengundang beberapa narasumber kemudian kita diskusikan terhadap seluruh dokumen yang kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan usulkan ditampung dalam kegiatan 2020," ucap Syafrin.


Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pembahasan ERP akan dikaji ulang. Rencana penerapan ERP tahun ini batal dilakukan.

"Dari pihak kejaksaan sudah mengirimkan surat, menyampaikan bahwa proses tender harus diulang dan kita harus melakukan ulang dan sekarang kita sedang membahas bersama dengan Kementerian Kominfo, khususnya Dirjen Aplikasi (APTIKA)," ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/8).
(aik/gbr)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com