"Yang menggunakan TransJakarta itu 892 ribu per hari kemarin. Artinya, hampir 900 ribu orang menggunakan TransJakarta. Ditambah dengan MRT berarti hampir 1 juta orang menggunakan kendaraan, itu adalah sebuah rekor," ucap Anies kepada wartawan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (10/9/2019).
Bagi Anies, angka tersebut menjadi indikator keberhasilan. Dia berharap masyarakat makin menggemari transportasi umum.
"Itu adalah indikator yang paling reliable karena tujuan dari kita mengadakan kebijakan-kebijakan ini adalah untuk mendorong banyak warga menggunakan kendaraan umum," ucap Anies.
Anies mengakui ada masyarakat yang sudah lama tidak menggunakan kendaraan umum. Anies ingin mereka kembali menggunakan kendaraan umum.
"Kita ingin mendorong armada kendaraan umum diperluas, jangkauannya diperluas dengan begitu nanti lebih banyak orang merasakan kendaraan umum dan banyak dari observasi kita, banyak yang sudah lama tidak menggunakan kendaraan umum," ucap Anies.
Sebelumnya, perluasan ganjil-genap di DKI Jakarta telah berjalan sejak Senin (9/9) kemarin. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim kualitas udara di Jakarta membaik dan terjadi penurunan lalu lintas yang signifikan.
"Untuk evaluasi saat ini kami melihat secara visual bahwa telah terjadi penurunan lalu lintas secara signifikan dan saat ini sedang dihitung berapa persentase penurunan volume lalu lintas di jalan. Demikian pula terkait dengan kecepatan dan waktu tempuh," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat meninjau ganjil-genap di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat.
Menurut Syafrin, berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, 941 pelanggar ganjil-genap ditindak pada hari pertama penerapan rute baru. Syafrin berharap para pengendara dapat memahami kebijakan ganjil-genap.
"Total pelanggaran berdasarkan data dari Pak Dirlantas di Jakarta semuanya 941 kendaraan. Artinya, jika kita bandingkan dengan volume lalu lintas yang masuk ke kawasan ganjil-genap ini tentu sangat sedikit," sebut Syafrin.
"Saya berharap bahwa para pelanggar ini ke depan lebih memahami bahwa apa yang di lakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta merupakan kebijakan kolektif kolegial yang tujuannya buat seluruh warga, tidak hanya Jakarta, tapi Jabodetabek, bahkan Indonesia yang beraktivitas di Jakarta," tambahnya. (aik/gbr)
