Anggota legislator dan rombongan dari Bhutan itu difasilitasi oleh Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta. Sebelumnya, mereka berkunjung ke KPK.
"Jadi hari ini kita menerima parlemen dari Bhutan, kebetulan dimediasi atau diprakarsai oleh Fraksi Golkar," ucap anggota Fraksi Golkar Basri Baco kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka datang ke sini salah satunya mereka mencari informasi atau menggali informasi mengenai demokrasi. Karena Bhutan itu kan monarki kerajaan. Raja mau agar negaranya lebih sehingga belajar ke beberapa negara yang demokrasinya bagus," kata Basri.
Basri menerangkan, salah satu hal yang dipelajari rombongan parlemen Bhutan adalah kebebasan berorganisasi. Di Bhutan, menurut Basri, tidak banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non government organization (NGO).
"Yang kita terangkan memang kalau di kita kan setelah reformasi itu LSM, dan ormas, NGO itu kan banyak, dan ada juga bahkan yang dapat hibah dari pemerintah kan. Kalau di sana sepertinya tidak terlalu banyak dan semua itu NGO dan pemerintah itu hubungannya kuat sekali," ucap Basri.
Tonton Kualitas Demokrasi Indonesia Terus Menurun:
(aik/gbr)











































